DPR Dukung Reformasi Terhadap Polri demi Kembalikan Kepercayaan Publik

JawaPos.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mendukung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan reformasi terhadap institusi Polri. Hal ini semata dilakukan untuk mengembalikan citra Polri di mata publik.

Tak dipungkiri, institusi Polri belakangan ini menjadi sorotan tajam setelah kasus yang menjerat mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo. Kasus itu turut menyeret jajaran anggota Polri lainnya.

“Kapolri dan jajaran juga sigap berbenah ke dalam. Melakukan reformasi birokrasi di tubuh Polri secara berkelanjutan dalam menjawab berbagai tantangan baru. Buah dari kerja reformasi di tubuh Polri dalam memberikan pelayanan publik di ganjar segenap penghargaan oleh Kementerian Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB),” kata Said kepada wartawan, Selasa (21/2).

Said mengapresiasi, tingkat kepuasan masyarakat terhadap Polri juga meningkat. Berdasarkan hasil survei terbaru yang disampaikan oleh Litbang Kompas menunjukkan tren membaik. Kepuasan publik meningkat dari 45,3 persen menjadi 49 persen.

Ketua DPD Jawa Timur ini pun meminta Listyo Sigit Prabowo untuk dapa menyempurnakan sistem pembinaan personal Polri. Langkah ini, kata Said, sebagai upaya preventif untuk mengurangi berbagai tindakan indisipliner dari para personal kepolisian di seluruh tanah air.

“Kapolri perlu memastikan tidak ada lagi polisi yang menjadi backing peredaran narkoba, perjudian, prostitusi dan perdagangan manusia,” tegas Said.

Selain itu, Listyo juga perlu memastikan sistem pengawasan berjalan aktif ke semua satuan kerja di tubuh Polri hingga para personelnya. Said menyebut, dalam setiap kunjungannya ke daerah, kerap kali menjumpai satuan polisi wilayah yang terkesan mencari mencari persoalan dengan melakukan ancaman proses hukum terhadap berbagai pihak, baik ke pelaku-pelaku usaha di daerah, bahkan jajaran eksekutif dan legislatif di daerah, hingga ke pemerintah desa.

“Perilaku di atas tidak mencerminkan akuntabilitas penegakan hukum, tetapi menjadikan kewenangan hukum yang dimilikinya sebagai alat untuk menakut nakuti. Tindakan polisi kewilayahan ini membuat para penyelenggara di daerah dan desa takut berkreasi dan berinovasi. Pelaku pelaku ekonomi di daerah juga sulit berkembang,” ungkap Said.

Terkait adanya penghargaan yang diberikan oleh Kemenpan RB, Said meminta tidak membuat Polri berpuas diri. Ia meminta Polri memaksimalkan perbaikan pelayanan kepada masyarakat.

“Seluruh jajaran kepolisian mulai Polsek, Polres, Polda hingga Mabes Polri terus melakukan inovasi dan berkreasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Agenda ini harus terus ditumbuh kembangkan, dan dirawat agar kepercayaan publik terhadap Polri terus membaik,” pungkasnya.

Editor : Banu Adikara

Reporter : Muhammad Ridwan