Hal itu diungkapkan oleh Direktur Telekomunikasi Direktorat Jenderal Kementerian Kominfo, Aju Widya Sari menanggapi informasi perusahaan internet milik Elon Musk, yaitu Starlink telah memiliki layanan roaming global sehingga dapat menjangkau berbagai negara.
“Setiap pelaku usaha yang akan menyelenggarakan layanan telekomunikasi di Indonesia, wajib mempunyai izin penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia,” kata Aju Widya Sari kepada Antara di Jakarta, Jumat.
Baca juga: SpaceX luncurkan 47 satelit internet Starlink ke luar angkasa
Aju menjelaskan, pemerintah melalui Kementerian Kominfo akan melakukan pendalaman atas penyediaan layanan tersebut.
Namun demikian, ia kembali menegaskan bahwa Starlink wajib mengikuti ketentuan regulasi di Indonesia.
Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi menyampaikan bahwa Kementerian Kominfo telah memberikan Hak Labuh Satelit Khusus Non Geostationer (NGSO) Starlink kepada PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) pada Juni 2022 lalu.
Hak Labuh Satelit tersebut hanya berlaku untuk layanan backhaul dalam penyelenggaraan jaringan tetap tertutup PT Telkomsat, bukan untuk layanan retail pelanggan akses internet secara langsung oleh Space Exploration Technologies Corp (Starlink).
Adapun backhaul adalah teknologi yang memfasilitasi perpindahan data dari satu infrastruktur telekomunikasi ke telekomunikasi lainnya.
Teknologi ini dapat digunakan untuk mendukung penyediaan layanan broadband internet terutama selular 4G, khususnya di daerah rural yang belum tersambung secara langsung dengan kabel serat optik.
Dedy mengungkapkan, layanan satelit Starlink hanya dapat beroperasi jika pembangunan Gateway Station – Teresterial Component untuk menerima layanan kapasitas Satelit Starlink serta pengurusan Izin Stasiun Radio (ISR) Satelit Starlink telah dirampungkan oleh Telkomsat.
Sebagai pemegang eksklusif atas Hak Labuh Satelit Starlink maka Telkomsat berhak mendapatkan layanan backhaul satelit.
Operasional pemanfaatan layanan Starlink oleh Telkomsat wajib tunduk pada regulasi yang berlaku, termasuk pemenuhan kewajiban hak labuh.
“Izin hak labuh akan dievaluasi setiap tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi dan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku,” ujar Dedy.
Baca juga: SpaceX cegah penggunaan internet Starlink Ukraina untuk drone
Baca juga: Starlink dapat izin hadirkan jaringan internet di kapal dan pesawat AS
Baca juga: Kominfo: Satelit Starlink hanya layani jaringan tertutup Telkomsat
Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2023
Credit: Source link
