Ilustrasi korupsi (foto: Forbes)
Jakarta – Mafia proyek diduga menghuni Pemprov DKI Jakarta. Mefia proyek tersebut diduga menguasai Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (UPPBJ) Pemprov DKI Jakarta.
Demikian disampaikan Ketua Umum Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Arief Nur Cahyono, melalui rilisnya, Jakarta, Sabtu (19/5). Menurutnya, modus mafia proyek memanfaatkan peluang pada sistem tender pengadaan barang dan jasa.
“Ada yang aneh, ketika UPPBJ menunjuk pemenang tender proyek rehab berat tahun 2017 yang waktu itu masih dipimpin Ahok-Djarot,” kata Arief.
Untuk itu, ia berharap, kepemimpinan Anies-Sandi dapat membenahi dan memberantas mafia proyek yang terdapat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Sebab, sistem pengadaan barang dan jasa DKI Jakarta yang dinilai banyak bocor akibat pratik mafia tersebut.
Saat itu, lanjut Arief, ada sekitar 118 sekolah di Jakarta yang sistem tender rehab gedungnya dimenangkan PT MKI. Namun ternyata kata dia, justru proyek tersebut banyak menuai masalah.
“Dari pantauan kami, permasalahan ini tak lepas dari keteledoran dan oknum Kepala Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Balai Kota Jakarta inisal FRM yang sangat dipercaya penguasa lama DKI Jakarta untuk mengatur proyek itu,” tandasnya.
Ia juga menduga, oknum FRM inilah yang selama ini berperan agar para Mafia ini leluasa memilih perusahaan yang dijadikan pemenang tender.
“Jadi modusnya para mafia proyek ini selalu mempengaruhi atau bekerjasama dengan panitia lelang dalam hal ini ULP (Unit Layanan Pengadaan). Dimana Panitia lelang melakukan penilaian secara subyektif dan mengkondisikan agar perusahaan tertentu yang menang,” tegasnya.
Para mafia itu kata dia, akan mencari perusahaan lain atau meminjam bendera perusahaan lain untuk sekedar dipakai sebagai nama perusahaannya saja. Hal ini jugalah yang terjadi pada kasus pengadaan proyek rehabilitasi 118 gedung sekolah yang bermasalah pada tahun 2017 silam.
“Selain perusahaan milik mafia, banyak sekali perusahaan fiktif yang dipakai sebagai bendera untuk memenangkan proyek. Padahal setelah kita telusuri, ternyata yang bermain ya kelompok mafia itu sendiri,” tandasnya.
Dengan demikian kata dia, bila seluruh proses sejak dari pembahasan draft RAPBD sudah disusupi mafia proyek, maka tentu saja para koruptor dengan mudah akan membobol APBD.
“Untuk itu, kami meminta Gubernur Anies untuk melakukan perubahan personnel di BPJB DKI Jakarta. Dan setiap tahun harus ada rotasi personnel baru agar pratik mafia ini bisa dihentikan,” tegasnya.
TAGS : Mafia Proyek Korupsi Pemprov DKI Jakarta
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin
Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/34727/Mafia-Proyek-Huni-Pemprov-DKI-MAKI-Minta-Anies-Sandi-Benahi/
