“Kami melihat kapasitas dan integritas itu susah dipisahkan. Kapasitas di sini bisa terkait dengan kapasitas tata kelola mulai dari perencanaan, penganggaran, penyusunan kebijakan, kemudian inovasi terkait dengan pelayanan publik. Tetapi juga mesti didukung oleh integritas,” kata Armand dalam diskusi media di Jakarta, Senin.
Baca juga: Survei: Mayoritas Gen Z tak puas terhadap penegakan hukum RI
Menurut dia, persoalan integritas yang buruk juga dapat mempengaruhi atau berimbas pada pertumbuhan ekonomi termasuk juga pertumbuhan investasi di daerah, apalagi jika berkaca dari kasus-kasus kepala daerah yang melakukan korupsi dan ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut survei dari agensi public relations Praxis, masyarakat menganggap kejujuran dan integritas memang menjadi poin utama yang penting untuk dimiliki tokoh pemimpin pemerintahan eksekutif (62,62 persen) dan legislatif (76,4 persen).
Selain kejujuran dan integritas, masyarakat juga berharap pemimpin di eksekutif maupun di legislatif memiliki kualitas dengan kriteria seperti visi misi hingga etos kerja dan dedikasi layanan.
Di samping itu, survei yang mengambil sampel dari 12 provinsi pada 13-18 Maret 2023 ini juga menunjukkan bahwa pemimpin legislatif dan eksekutif yang mempunyai pemikiran kritis dan penyelesaian masalah (problem solving) yang baik juga menjadi harapan bagi masyarakat.
Jika dilihat dari responden berdasarkan gender, laki-laki menganggap bahwa visi misi merupakan kualitas yang penting dimiliki pemimpin eksekutif (42,36 persen) dan legislatif (28,11 persen). Sementara bagi responden perempuan, aspek etos kerja dan dedikasi layanan penting dipunyai pemimpin eksekutif (44,68 persen) dan legislatif (33,88 persen).
“Uniknya adalah 42 persen laki-laki bilang bahwa yang paling penting visi misi setelah integritas. Tapi perempuan bilang, etos kerja dan dedikasi,” kata Wakil Ketua Umum Public Affairs Forum Indonesia (PAFI) Sofyan Herbowo.
Sofyan, yang juga merupakan Director of Public Affairs di Praxis, menyoroti temuan menarik lainnya dari survei khusus di lingkup legislatif. Menurut survei, kebanyakan responden perempuan juga menempatkan pentingnya aspek empati dan pemahaman akan kebutuhan konstituen yang harus dimiliki pemimpin legislatif (33,22 persen).
“Selain etos kerja dan dedikasi untuk (responden) perempuan, empati itu jadi sesuatu yang penting. Jadi, anggota legislatif terutama di daerah kedekatannya sama pemilih. Buat mereka (responden perempuan), empati itu menjadi sesuatu yang penting,” pungkas Sofyan.
Baca juga: Aplikasi “SiRindu” RSWN Semarang raih penghargaan pelayanan publik
Baca juga: Menpan RB tekankan digitalisasi optimalkan pelayanan publik
Baca juga: Ombudsman soroti pelayanan publik daerah tertinggal di Sumbar
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ida Nurcahyani
Copyright © ANTARA 2023
Credit: Source link
