“Kami (pemerintah) menyampaikan itu (subsidi KBLBB) supaya ada keinginan dari kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu untuk membeli,” kata Febri saat dijumpai awak media di kantor Kemenperin, Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan bahwa penggunaan motor listrik dapat memangkas biaya operasional, sepertiga lebih murah dibanding motor konvensional. Hal ini akan membantu keringanan operasional UMKM yang memanfaatkan motor listrik sebagai kendaraan logistik.
Pemerintah telah menetapkan bantuan berupa potongan harga sebesar Rp7 juta untuk pembelian satu unit motor listrik yang memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 40 persen dengan kuota sebesar 200.000 unit pada 2023.
Bantuan pemerintah ini berlaku sejak 20 Maret 2023 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian KBLBB Roda Dua.
Baca juga: Kemenperin tetapkan 14 model motor listrik dapat insentif pembelian
Adapun motor listrik yang termasuk dalam bantuan pembelian oleh pemerintah antara lain Agats, Emax (Juara Bike); Zuzu, Tempur (Smoot); PEV30M Polytron (Hartono Isman Teknologi); S9, X5 (Artas Rakata), Alva One ACC-BN A/T (Electra); SCOOD, AERO, VP (Greentech), serta UNITED T1800 A/T, TX3000 A/T, TX1800 A/T (Terang Dunia Internusa).
Terdapat empat kriteria penerima program bantuan dibuktikan dengan kepemilikan NIK yang terdaftar sebagai penerima manfaat kredit usaha rakyat, bantuan produktif usaha mikro, bantuan subsidi upah, dan/atau penerima subsidi listrik sampai dengan 900 VA.
Febri mengatakan pemerintah juga akan melakukan evaluasi untuk memutuskan apakah penerima program bantuan motor listrik diperluas menjadi tidak sebatas pada empat kategori penerima.
“Saya pikir, kami dari Kemenperin dengar suara dari industri dan sektor di hilirnya. Apakah itu (penerima bantuan) akan diperluas atau tidak, itu nanti tergantung pada evaluasi dalam pembahasan di pemerintah antar-Kementerian/Lembaga,” kata dia.
Febri memastikan bahwa penerima program bantuan motor listrik tersebut dapat berjalan tepat sasaran mengingat adanya langkah verifikasi lapangan terlebih dahulu yang dilakukan pemerintah, tidak hanya verifikasi administrasi.
“Kalau sistem ini, nggak (ada joki), kami yakin nggak akan ada juga. Kan ada verifikasi lapangan langsung dan NIK-nya,” ujar dia. “Verifikasi kan tidak hanya verifikasi administrasi, tapi verifikasi lapangan juga,” pungkas Febri.
Baca juga: Kemenperin terbitkan pedoman bantuan pembelian motor listrik
Baca juga: Menperin: Bantuan kendaraan listrik diberikan melalui produsen
Baca juga: Menperin: Bantuan motor listrik untuk tingkatkan produktivitas UMKM
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Satyagraha
Copyright © ANTARA 2023
Credit: Source link
