Ilustrasi Proyek Meikarta
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti dugaan proyek pembangunan Meikarta yang merupakan bisnis Lippo Group itu sudah bermasalah sejak awal.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penyidik KPK mulai mendalami informasi adanya dugaan backdate atau penanggalan mundur dalam sejumlah rekomendasi perizinan proyek Meikarta.
“Jadi kami mulai menemukan dan mendalami lebih lanjut diduga sejumlah rekomendasi sebelum IMB terbit dan juga sebelum pembangunan Meikarta dilakukan itu dibuat backdate atau dibuat tanggal mundur,” kata Febri, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (13/11).
Selain itu, kata Febri, penyidik KPK juga mendalami apakah proses pembangunan sudah dimulai sebelum perizinan selesai atau sebagaimana semestinya. Sebab, proses pembangunan baru bisa dimulai jika semua izin sudah lengkap termasuk IMB.
“Jadi salah satu poin yang kami dalami lebih lanjut, apakah proyek Meikarta mulai dibangun setelah perizinan selesai atau sebenarnya sudah dibangun sebelum perizinan tersebut selesai,” kata Febri.
“Karena kami menemukan dugaan atau indikasi tanggal mundur dalam sejumlah rekomendasi perizinan itu mulai ditelusuri lebih lanjut oleh KPK,” tegasnya.
Meikarta merupakan salah satu proyek prestisius milik Lippo Group. Penggarap proyek Meikarta ialah PT Mahkota Sentosa Utama, yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Sementara PT Lippo Cikarang Tbk adalah anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk.
Secara keseluruhan, nilai investasi proyek Meikarta ditaksir mencapai Rp278 triliun. Meikarta menjadi proyek terbesar Lippo Group selama 67 tahun grup bisnis milik Mochtar Riady itu berdiri.
Direktur Operasional Lippp Group Billy Sindoro diduga memberikan uang Rp7 miliar kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan anak buahnya terkait pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan sebesar Rp13 miliar terkait proses pengurusan izin proyek Meikarta.
Dalam kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta ini, KPK telah menetapkan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro dan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.
Selain Billy dan Neneng, KPK juga menjerat tujuh orang lainnya, yakni dua konsultan Lippo Group, Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group, Henry Jasmen (HJ).
Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi Sahat MBJ Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi (NR).
TAGS : Suap Meikarta Lippo Group James Riady
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin
Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/43865/Proyek-Meikarta-Milik-Lippo-Group-Bermasalah-Sejak-Awal/
