Sekjen Seknas Jokowi Dedy Mawardi
Jakarta, Jurnas.com – Sekretaris Jenderal Seknas Jokowi, Dedy Mawardi menilai Presiden Jokowi tidak perlu melibatkan KPK dalam proses memilih para mentri jajaran kabinet.
Menurut Dedy, justru dengan tidak melibatkan KPK dalam menyusun kabinet, maka Jokowi telah menjaga independensi lembaga anti korupsi itu.
Pendapat Dedy ini berseberangan dengan pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun, yang sebelumnya meminta Jokowi untuk kembali melibatkan KPK dalam menyeleksi menteri seperti di tahun 2014 lalu.
Nah, menurut Dedy Mawardi, pendapat Ubaidillah itu justru terkesan menjerumuskan KPK.
“Jangan berpendapat seolah-olah ingin perkuat KPK tapi sesungguhnya bisa sebaliknya. KPK bisa di isukan menjadi alat politik kekuasaan nantinya,” ujar Dedy.
Lebih jauh ia mengatakan, pendapat yang mengarahkan KPK harus dilibatkan dalam politik kekuasaan berbahaya bagi independensi KPK.
“Sikap Presiden Jokowi tidak melibatkan KPK justru yang on the track. Karena Jokowi ingin menjaga independensi KPK itu,” lanjutnya.
Oleh karena itu, Dedy menganggap KPK melalui Wakil Ketuanya Laode M Syarif memahami bahwa memilih menteri adalah Hak Proregatif Presiden.
“Sikap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif itu sejalan dengan sikap Presiden Jokowi yakni ingin sama-sama menjaga independen KPK,” tegas Dedy.
TAGS : Seknas Jokowi KPK Alat Politik
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin
Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/60953/Seknas-Jokowi-Menilai-KPK-Tak-Perlu-Cawe-cawe-Urusan-Kabinet/
