Anggota komisi IX DPR RI, Nur Nadlifah
Jakarta, Jurnas.com – Upaya pemerintah mencegah Stunting atau masalah gizi kronis di Indonesia dinilai belum menunjukkan perbaikan signifikan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga dengan kasus tertinggi di Asia dengan angka prevalensi stunting tertinggi di Asia pada tahun 2017 (36,4 persen).
Berdasarkan data riset kesehatan dasar (Riskesdas) 2019, angka stunting di Indonesia mencapai 30,8 persen. Sementara target WHO, angka stunting tidak boleh lebih dari 20 persen.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB, Nur Nadlifah mengatakan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI perlu melibatkan seluruh elemen dan organisasi masyarakat yang bergerak aktif di bidang kesehatan guna mencegah stunting.
Legislator asal Dapil Brebes – Tegal Jawa Tengah itu menilai langkah tersebut akan berjalan efektif dan tepat sasaran. sebab, organisasi-organisasi kemasyarakatan bisa melakukan komunikasi yang lebih luwes serta lebih memahami kondisi aktual di lingkungan masyarakat itu sendiri.
“Pemerintah perlu berkolaborasi dengan semua stakeholder, termasuk organisasi kemasyarakatan. Tidak bisa menyelesaikan persoalan stunting dalam satu perspektif, yang dalam hal ini adalah Kemenkes. Perlu masukan dan melibat langsung masyarakat,” kata Nur Nadlifah di Senayan, Jakarta, Rabu (18/12/2019).
Pada kesempatan itu, Ketua I PP Fatayat NU ini juga membeberkan beberapa penyebab tingginya kasus stunting di Indonesia. Antara lain, yakni pola hidup dan pola asuh orang tua yang salah mengenai asupan gizi serta kondisi perekonomian orang tua yang masuk dalam kategori pra-sejahtera
TAGS : DPR Nur Nadlifah Kemenkes Stunting
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin
Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/64266/Atasi-Stunting-DPR-Minta-Kemenkes-Libatkan-Masyarakat/
