Ngatawi Al-Zastrow
Jakarta, Jurnas.com – Budayawan Nahdlatul Ulama (NU) Ngatawi Al-Zastrow menilai solidaritas maupun etika antar-partai politik di Parlemen sangat rendah.
Buktinya, tak ada reaksi apa-apa manakala terjadi pembakaran bendera PDI Perjuangan (PDIP) dalam demonstrasi menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).
“Yang lebih dominan (dalam hubungan antar-parpol) adalah sifat politicking alias suka mempolitisasi demi kepentingan sendiri,” jelas Ngatawi Senin (6/7/2020).
Bagi Ngatawi, tak adanya reaksi dari partai politik lain ketika terjadi pembakaran bendera PDIP juga menunjukkan jalinan antarpartai sangat transaksional.
“Jangankan memberikan pembelaan terhadap sesama partai yang simbolnya dinista oleh demonstran, sekadar ucapan simpati dan bela rasa tidak muncul dari partai-partai lain,” tegas Ngatawi.
Budayawan yang dikenal dekat dengan Gus Dur ini mengendus ada pihak-pihak yang berupaya menggembosi institusionalisasi parpol. Mereka ingin mengarahkan demokrasi Indonesia lebih bernuansa individualis.
“Makanya, jika diam melihat simbol martabat sebuah parpol diserang, sama saja sebenarnya membiarkan serangan terhadap parpol sebagai pilar demokrasi Indonesia,” tukasnya.
Jika ini terus terjadi, kata Ngatawi bukan tak mungkin pelecehan terhadap sistem politik kenegaraan ini terulang lagi. Jika saat ini para demonstran bisa membakar bendera PDIP, lain kali akan terjadi pembakaran terhadap bendera partai lain karena dianggap dekat dengan organisasi terlarang.
“Misalnya, bisa saja akan terjadi pembakaran terhadap bendera PKS karena dianggap dekat dengan HTI sebagai organisasi ilegal dan dianggap merongrong Pancasila,” ungkap Ngatawi.
Bahkan yang lebih parah, menurut Ngatawi, justru ada partai politik yang berusaha menangguk keuntungan dari peristiwa polemik HIP dan pembakaran bendera PDIP.
Dosen Pascasarjana Islam Nusantara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta itu sudah mengecek, bahwa sebenarnya seluruh fraksi di DPR menjadi inisiator RUU HIP. Sebab pengesahannya di rapat paripurna DPR.
Fraksi Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan PDIP menerimanya, begitupun dengan PKS. Hanya Fraksi PD yang tak jelas pendapatnya. RUU HIP merupakan manifestasi dari hak inisiatif DPR, seharusnya seluruh fraksi dan anggota DPR bertanggung jawab memperjuangkannya.
Kalau ada penolakan dari masyarakat, jelas Ngatawi, mestinya seluruh fraksi dan anggota DPR bersatu padu menjelaskan dan mempertahankan RUU HIP. Namun alih-alih mempertahankan, beberapa fraksi justru balik badan ikut menolak RUU yang telah mereka buat dan usulkan.
“Secara moral tindakan ini sulit dipertanggungjawabkan. Karena perilaku tersebut mencerminkan inkonsistensi partai politik, bahkan cenderung politicking,” ujarnya.
Demi menarik perhatian dan simpati publik, Ngatawi melihat partai politik seperti cuci tangan terhadap RUU yang telah mereka usulkan.
Seolah-olah mereka tidak ikut membuat dan menyetujui RUU tersebut, kemudian tampil di depan publik sebagai pahlawan dengan ikut-ikutan mencerca RUU yang sudah mereka buat dan sepakati.
“Tak hanya balik badan, mereka seolah menuding bahwa RUU HIP hanya milik PDIP, produk PDIP bukan usulan lembaga DPR, padahal mereka jelas-jelas ikut membahas, memberi catatan dan mengesahkan dalam sidang parpurna,” tuntas Ngatawi Al-Zastrouw, Budayawan.
TAGS : PDI Perjuangan Budayawan Ngatawi RUU HIP
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin
