JawaPos.com – Tidak banyak yang bisa dilakukan pelaku usaha konstruksi untuk mengejar kekurangan target tahun ini. Apaagi, pemerintah masih menahan belanja modal untuk kegiatan fisik. Karena itu, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) meminta pemerintah memperbanyak proyek skala kecil dan menengah tahun depan.

Ketua Umum BPD Gapensi Agus Gendroyono menyatakan, selama pandemi Covid-19 ini, kinerja sektor konstruksi pun menurun. Pada awal wabah, pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan surat edaran terkait dengan penundaan dana alokasi khusus (DAK) untuk bidang infrastruktur. Edaran itu diikuti keluarnya regulasi di daerah.

“Daerah berfokus pada penanganan dan pencegahan Covid-19 yang berdampak pada stopnya keran untuk belanja fisik. Bahkan, anggaran fisik yang sedang dalam proses tender maupun sudah terkontrak harus dievaluasi berdasar sifat dan urgensinya,” papar Agus Rabu (23/9).

Hampir 38 kabupaten/kota di Jawa Timur (Jatim), termasuk APBD provinsi, meniadakan belanja modal dalam bentuk fisik atau proyek. Di sisi lain, proyek swasta atau skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) juga tidak bisa diandalkan. Resistansi penundaan pembayaran sektor itu juga lebih tinggi.

Karena itu, Agus meminta APBN dan APBD 2021 memperbanyak proyek berskala kecil dan menengah. Baik yang dibelanjakan melalui penyedia maupun swakelola dalam bentuk padat karya.

“Jadi, kami berharap penganggaran serta pemaketan belanja fisik dari APBN dan APBD bisa mendorong recovery jasa konstruksi,” tuturnya.