Pesan Presiden, Jaga Tingkat Inflasi Agar Tak Terlalu Rendah

JawaPos.com – Pemerintah berusaha keras menjaga daya beli masyarakat dan sasaran inflasi. Sebab, pandemi Covid-19 menekan konsumsi masyarakat dan membuat inflasi berada pada tren yang sangat rendah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan agar inflasi tidak terlalu rendah.

“Kali ini kita dituntut mampu mempertahankan tingkat inflasi,” ujar Jokowi pada rakornas pengendalian inflasi Kamis (22/10).

Tahun-tahun sebelumnya, inflasi memang tidak serendah saat ini. Dengan menjaga inflasi tetap berada pada titik keseimbangan, Jokowi yakin itu bisa menjadi stimulus bagi para produsen untuk mempertahankan produksinya.

Target itu membuat keseimbangan pasokan dan permintaan menjadi sangat penting. “Agar saat perekonomian mulai pulih dan daya beli masyarakat telah kembali normal, tidak terjadi tekanan signifikan pada harga,” imbuh mantan wali kota Solo tersebut.

Jokowi menambahkan bahwa kondisi saat ini membuat pemerintah yakin pengendalian inflasi tidak melulu soal mengendalikan harga saja. Namun, juga menjaga daya beli masyarakat dengan berbagai kebijakan.

Jokowi juga mendorong seluruh kementerian/lembaga (K/L) maupun pemerintah daerah (pemda) bisa segera mengakselerasi anggaran belanja mereka. Dia berharap belanja K/L dan pemda bisa menyerap produk-produk dalam negeri. Baik produk pertanian maupun UMKM.

“Terutama melalui belanja bantuan sosial dan belanja modal yang mendukung pemulihan ekonomi. Terutama sektor UMKM,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan pemda agar lebih giat mengakselerasi belanja APBD. Dia menyoroti kinerja pemda dalam serapan anggaran PEN di daerah yang masih rendah.

“Saya ingin menggarisbawahi bahwa pemerintah pusat melakukan dan terus-menerus melihat alokasi dan distribusi serta penyerapan program-program PEN. Kami melihat bahwa pada tingkat daerah, penyerapan masih perlu ditingkatkan,” jelas Ani, sapaan Sri Mulyani.

Ani memerinci, dana belanja kesehatan yang nilainya Rp 30,4 triliun, baru terserap Rp 13,3 triliun per September di daerah. Kondisi itu menunjukkan bahwa masih banyak hambatan yang harus diatasi bersama.

Dia mengingatkan pemda supaya bisa segera mengakselerasi belanja untuk membantu pemulihan ekonomi yang kini tertekan. “Sehingga dunia usaha dan masyarakat bisa segera mendapatkan manfaat dari desain APBN dan APBD yang memang mengalami shock akibat Covid-19,” jelas mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.