JawaPos.com–Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) mengusulkan kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan penanganan Covid-19 pada pandemi yang masih berlangsung. Ketua Policy Center Iluni UI Mohammad Jibriel Avessina mengatakan hal itu pada diskusi daring Forum Diskusi Salemba: Evaluasi Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19, pada Jumat (6/11).
Menurut Jibriel, berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dinilai belum efektif karena fakta di lapangan menunjukkan kasus persebaran Covid-19 masih terus terjadi. Dari anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 696,2 triliun, pemerintah hanya menyisihkan Rp 87,55 triliun untuk biaya kesehatan.
”Sektor kesehatan terkesan menjadi pilihan kedua karena pemerintah seolah-olah lebih fokus pada penguatan ekonomi, misalnya komite yang dibentuk berisikan pejabat bidang ekonomi, serta berbagai stimulus ekonomi dengan anggaran yang jauh lebih besar dari biaya kesehatan itu sendiri,” ujar Jibriel seperti dilansir dari Antara.
Pada forum diskusi daring tersebut, Iluni UI juga menyampaikan rekomendasi penanganan Covid-19 kepada pemerintah, yang disebutnya konsep solidaritas terpimpin. Konsep tersebut dinilai dapat dijadikan sebagai model kerja pemerintah dalam mengatasi pandemi.
Pada aspek kesehatan, kata dia, Iluni UI mengusulkan, uji cepat deteksi Covid-19 dengan RT PCR harus ditingkatkan sesuai standar WHO yakni 1000/1.000.000 penduduk.
Pada aspek ekonomi, menurut dia, Iluni UI mengusulkan, di antaranya, optimalisasi anggaran penanganan Covid-19 dengan membagi menjadi dua, yakni anggaran program dan anggaran operasional program, realokasi anggaran, serta menjaga produktivitas UMKM.
Pakar kebijakan publik, Julian Aldrin Pasha mengatakan, pemerintah perlu menentukan prioritas dan assessment antara pilihan ekonomi atau kesehatan. Dari dua opsi tersebut, data membuktikan penerapan social distancing secara ketat akan menekan kondisi penularan, tapi pasti berdampak pada ekonomi.
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Kedokteran UI Akmal Taher menyatakan, pentingnya monitoring ketat tracing, testing, dan treatment (3T) dalam penanganan Covid. Pemerintah juga harus menguatkan puskesmas sebagai fasilitas kesehatan primer masyarakat dalam penanganan Covid-19.
Menurut Akmal, dari 647 puskesmas, ada kekurangan alat pelindung diri (APD) esensial. Kondisi itu, sulit untuk mengoptimalkan kinerja penanganan pandemi di masyarakat. ”Kita harus melakukan transformasi layanan primer,” kata Akmal.
Saksikan video menarik berikut ini:
Editor : Latu Ratri Mubyarsah
Reporter : Antara
Credit: Source link
