Wakil Ketua DPR, Fadli Zon di Sidang Inter Parliamentary Union (IPU) ke-137 (Foto: Humas DPR)
Jakarta – Tindakan pemerintah dinilai telah membuat agenda reforma agraria yang bersifat vital dan akhirnya jadi dianggap lelucon. Hal itu menanggapi penunjukan WWF Indonesia sebagai Project Management Officer (PMO) pembentukan Sekretariat Bersama Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial oleh pemerintah.
Penilaian itu disampaikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang juga merupakan Ketua Umum DPN HKTI, melalui rilisnya, Jakarta, Kamis (26/10). Menurutnya, urusan reforma agraria tidak pantas ditangani oleh sebuah LSM internasional yang bidang kerjanya juga jauh dari isu agraria.
“Keputusan itu harus dipertanyakan dan mestinya segera dievaluasi oleh presiden. Secara kelembagaan, sekretariat bersama itu memang bisa saja melibatkan banyak pihak, termasuk LSM, atau aktivis LSM, tapi tentu saja dipilih yang kompeten dan telah berpengalaman dengan isu agraria,” kata Fadli.
“Ceroboh sekali jika pemerintah menyerahkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang menangani reforma agraria ini kepada unsur non-pemerintah. Apalagi, LSM yang ditunjuk ini adalah LSM konservasi lingkungan. Kekeliruannya jadi berlipat-lipat,” tegasnya.
Menurutnya, reforma agraria merupakan isu yang bersifat lintas sektor dan lembaga. Untuk memudahkan koordinasi, lanjut Fadli, seharusnya presiden memimpin langsung koordinasinya.
“Insiden ini membuat kita jadi bertanya-tanya tentang keseriusan pemerintah dalam melaksanakan agenda reforma agraria. Dalam catatan saya, meskipun pemerintahan saat ini telah menghidupkan kembali Kementerian Agraria, namun efeknya terhadap agenda reforma agraria belum banyak. Apalagi, hingga kini Presiden belum juga menerbitkan Perpres Reforma Agraria,” terangnya.
Kata Fadli, pemerintah seharusnya memperhatikan bahwa sejak 2007 terus mengalami defisit perdagangan pangan. “Laju permintaan pangan di Indonesia kini mencapai 4,87 persen per tahun, dan tak mampu dikejar oleh kemampuan produksi nasional. Salah satu sebab defisit perdagangan pangan adalah karena masalah agraria,” jelasnya.
Jika dibandingkan dengan negara lain, kata Fadli, meskipun sering disebut negara agraris, sebenarnya ketersediaan lahan pangan per kapita Indonesia amat sempit, hanya 359 meter persegi untuk sawah, atau 451 meter persegi bila digabung lahan kering.
“Angka itu jauh di bawah Vietnam, yang mencapai 960 meter persegi; Thailand, yang mencapai 5.226 meter persegi, atau Cina yang mencapai 1.120 meter persegi. Di sinilah pentingnya agenda reforma agraria,” kata Fadli.
“Sekali lagi, saya berharap Presiden segera menegur Menko Perekonomian atas penunjukan WWF Indonesia sebagai Project Management Officer Sekber Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial. Atau, jika penunjukkan itu memang sepengetahuan dan seizin Presiden, saya berharap keputusan itu segera dikoreksi,” tegasnya.
TAGS : Warta DPR Pimpinan DPR Fadli Zon
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin
