JawaPos.com – Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 184,46 triliun untuk pembiayaan investasi pada 2021. Anggaran tersebut diperuntukkan enam program dengan alokasi terbesar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pendidikan sebesar Rp 66,4 triliun.

“Ini pembiayaan inovatif, walaupun Covid-19 tapi kami tetap menjaga momentum pembangunan infrastruktur dan kualitas SDM,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI secara virtual di Jakarta, Senin (8/2).

Ani, sapaan Sri Mulyani, menjelaskan bahwa alokasi bidang pendidikan itu diberikan untuk Badan Layanan (BLU) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebesar Rp 20 triliun, dana abadi penelitian Rp 3 triliun, dana abadi kebudayaan Rp 2 triliun. Kemudian, dana abadi perguruan tinggi Rp 4 triliun, dan cadangan pembiayaan pendidikan sebesar Rp 37,4 triliun.

“Dari segi belanja sering ada ketidakpastian mengenai realisasi, maka kami perlu membuat mekanisme cadangan pembiayaan pendidikan,” katanya, dikutip dari Antara.

Kemudian, alokasi kedua diberikan untuk akselerasi pembangunan infrastruktur mencapai Rp 26,27 triliun. Anggaran ini ditujukan untuk infrastruktur transportasi, ketahanan energi, kemandirian alat utama sistem persenjataan dan daya saing investasi.

Adapun alokasinya yakni kepada PLN sebesar Rp 5 triliun, Hutama Karya Rp 6,2 triliun, PAL Indonesia Rp 1,3 triliun, Pelindo III sebesar Rp 1,2 triliun, Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC) Rp 470 miliar, Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) sebesar Rp 980 miliar,

Selanjutnya, sebesar Rp 11,12 triliun untuk BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk pembelian tanah proyek strategis. Alokasi ketiga yakni untuk mendorong program ekspor nasional yakni sebesar Rp 5 triliun dalam rangka memberikan penjaminan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Alokasi keempat untuk penguatan kelembagaan dan dukungan pembiayaan bagi UMKM, ultra mikro (UMI) dan mendukung akses pembiayaan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan anggaran mencapai Rp 40,87 triliun.

Ani menjelaskan anggaran itu untuk PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebesar Rp 20 triliun, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Rp 2,25 triliun, BLU Pusat Pengelola Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Rp 16,62 triliun dan BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Rp 2 triliun.

Alokasi kelima untuk meningkatkan peran serta Indonesia di kancah internasional dengan memperkuat posisi RI di dalam organisasi Lembaga Keuangan Internasional (LKI) dengan anggaran Rp 2,92 triliun.

Rinciannya, lanjut dia, sebesar Rp 2 triliun di BLU Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) Rp 2 triliun dan investasi kepada LKI Rp 920 miliar.

Alokasi keenam yakni untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp 43 triliun. Anggaran ini terdiri dari program pinjaman kepada daerah Rp10 triliun dan Rp 33 triliun cadangan pembiayaan.

Tahun 2020, lanjut dia, pemerintah mengalokasikan Rp 257 triliun pembiayaan investasi namun terealisasi Rp104,7 triliun karena pandemi Covid-19.