JawaPos.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, pemerintah tidak akan menangkap orang yang kritis terhadap kebijakan yang diambil pemerintahan Jokowi-Maruf Amin. Pernyataan ini menanggapi laporan yang dilayangkan Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) kepada Muhammad Sirajuddin Syamsuddin atau Din Syamsuddin.

“Pemerintah tidak akan pernah menangkap orang yang kritis. Yang diproses secara hukum adalah orang yang melanggar secara hukum, mau kritis tapi sebenernya destruktif, tapi kalau Pak Din, mana pernah kita persoalkan,” kata Mahfud dalam keterangannya, Minggu (14/2).

Pasalnya GAR ITB menuding, Din melakukan pelanggaran kode etik aparatur sipil negara (ASN) dalam kapasitasnya sebagai dosen FISIP UIN Jakarta dan perilaku dengan tuduhan radikalisme. Mahfud memandang, Din merupakan tokoh nasional yang dibutuhkan untuk mengawal setiap kebijakan yang diambil pemerintah.

“Pemerintah tetap menganggap Pak Din itu tokoh yang kritis, yang kritiknya selalu kita dengar. Coba kapan pemerintah pernah menyalahkan pernyataan Pak Din Syamsuddin, apalagi sampai memprosesnya secara hukum, tidak pernah, dan Insya Allah tidak akan pernah, karena kita anggap beliau tokoh,” tegas Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini tak memungkiri, dirinya kerap bertemu dan berdiskusi dengan mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu. Perbincangan yang kerap dilakukan mengenai kemajuan Indonesia dan perdamaian antar umat beragama.

“Saya sering diskusi dengan beliau, kadang di rumah Pak Jusuf Kalla, kadang di PP Muhammadiyah bicaranya tentang nasionalisme, berbicara soal kemajuan Indonesia, bahkan dia pernah menjadi utusan khusus pemerintah Indonesia ke seluruh dunia untuk berbicara soal Islam yang damai, perdamaian umat,” ujar Mahfud.

Baca juga: MUI Sesalkan Din Syamsudin Dituduh Radikal

Bahkan, saat Din Syamsuddin masih menjabat sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah, dia yang menggagas Islam Wasathiyah. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

“Pak Din saat jadi Ketum Muhammadiyah, di saat itu kan beliau yang menggagas Islam Wasathiyah, sama juga sama yang digagas NU. Karena Islam sudah kompatible dengan NKRI yang berdasarkan Pancasila, moderasi Islam atau negara Islam moderat, negara kesepakatan lintas etnis, agama, ras dan sebagainya,” tandas Mahfud.

Saksikan video menarik berikut ini: