Bambang Soesatyo/antara
Jakarta – Komisi III DPR meminta agar pembentukan Densus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polri tidak dipolitisasi. Sebab, Densus Tipikor tak lebih dari eskalasi dan penajaman fungsi Polri dalam mengamankan kebijakan pembangunan nasional.
Demikian disampaikan Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), melalui rilisnya, Jakarta, Kamis (2/11). Menurutnya, tidak ada yang salah dari langkah Mabes Polri membentuk dan memfungsikan Densus Tipikor.
“Siapa pun hendaknya tidak berlebihan dalam menyikapi inisiatif Polri ini. Maka, penundaan fungsi Densus Tipikor jangan terlalu lama,” kata Bamsoet.
Berkaitan dengan itu, kata Bamsoet, pemerintah hendaknya lebih pro aktif dalam memberi pemahaman kepada publik tentang beban pengawasan dan beban pengamanan kebijakan pembangunan nasional dewasa ini.
“Pemberantasan dan pencegahan korupsi harus selalu dimaknai semata-mata sebagai kerja penegakan hukum. Demi tertib pembangunan dan tertib hukum itu sendiri, inisiatif pemberantasan dan pencegahan korupsi jangan sekali-kali dipolitisasi,” tegasnya.
TAGS : Densus Tipikor Polri KPK Komisi III DPR
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin
Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/24182/DPR-Minta-Densus-Tipikor-Polri-Tak-Dipolitisasi/
