JawaPos.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyebut realisasi belanja pemerintah masih rendah. Hal itu membuat Presiden Jokowi meminta kementerian dan lembaga untuk menciptakan daya ungkit pemulihan ekonomi nasional.
Jokowi mengungkapkan realisasi belanja APBN masih di angka 15 persen, sementara untuk APBD masih 7 persen. Serapan belanja anggaran pemulihan ekonomi nasional pun baru 24,6 persen, padahal pemerintah telah menyiapkan Rp 700 triliun untuk memulihkan ekonomi dari dampak pandemi.
“Sekali lagi (bukan hanya) kecepatan, tapi juga ketepatan sasaran,” kata Jokowi dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021, Kamis (27/5).
Jokowi melanjutkan, kecepatan pengadaan barang dan jasa pun juga masih sangat lambat. Pada kuartal pertama 2021, realisasi pengadaan jasa di kementerian dan lembaga pusat baru 10,98 persen. Sementara di pemerintah daerah cuma 5 persen.
Berdasar itu, Jokowi meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) menelusuri terkait penyebab lambatnya belanja yang dilakukan kementerian dan lembaga, baik yang di pusat maupun di daerah. Bahkan, BPKP dan APIP disarankan untuk lebih banyak memberikan rekomendasi sebagai solusi masalah lambatnya belanja pemerintah ini.
“Ini yang harus terus diikuti, dikawal, dibantu,” pungkas Jokowi.
Editor : Edy Pramana
Reporter : Romys Binekasri
Credit: Source link
