Rudal Hwasong-15 milik Korea Utara yang diduga digunakan dalam peluncuran uji coba terbaru pada Rabu, 29 November 2017 (KCNA / Reuters)
United Nations – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa akan bertemu pada 15 Desember untuk membahas program nuklir dan rudal Korea Utara. Pada bulang yang sama badang tersebut akan mengadakan pertemuan terpisa untuk membahas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di negara Asia Utara, pertemuan tahunan yang selalu dicegah China.
Duta Besar Jepang untuk PBB, Koro Bessho, presiden DK PBB yang terdiri 15 anggota untuk bulan Desember, mengatakan beberapa menteri dipastikan hadir pada pertemuan tersebut, sementara pertemuan HAM di Korea Utara dapat diadakan pada 11 Desember.
Pemerintah China gagal mencoba menghentikan tiga pertemuan hak asasi manusia sebelumnya dengan menyerukan sebuah keputusan prosedural. Sedikitnya sembilan suara dibutuhkan untuk memenangkan pemungutan suara tersebut. China, Rusia, Amerika Serikat, Inggris dan Prancis tidak dapat menggunakan veto mereka.
Pertemuan tahun ini mendapat dukungan sembilan anggota – Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Italia, Jepang, Senegal, Swedia, Ukraina dan Uruguay. Tahun lalu, Amerika Serikat membuat marah Korea Utara usai memasukkan ke daftar hitam pemimpin Kim Jong Un atas HAM
Sebuah laporan PBB 2014 tentang HAM Korea Utara menyimpulkan bahwa kepala keamanan Korea Utara harus menghadapi keadilan karena mengawasi sebuah sistem yang dikendalikan oleh negara dengan gaya Nazi.
Michael Kirby, ketua Komisi Penyelidik PBB yang menyusun laporan tersebut, mengatakan daftar tersebut mengingatkan pada hal-hal yang dilakukan oleh Nazi selama Perang Dunia Kedua. “Beberapa di antaranya sangat mirip,” katanya kepada Reuters.
Korea Utara berulang kali menolak tuduhan pelanggaran HAM dan menyalahkan sanksi atas situasi kemanusiaan yang mengerikan. Pyongyang telah mendapat sanksi PBB sejak tahun 2006 karena rudal balistik dan program nuklirnya.
“Meskipun ada sanksi dan tekanan yang terus-menerus dari Amerika Serikat dan kekuatan-kekuatan musuh lainnya, pemerintah saya mengkonsentrasikan semua upayanya untuk memperbaiki penghidupan masyarakat dan memberi masa depan yang lebih baik,” kata Misi Tetap Korea Utara ke PBB dalam sebuah pernyataan pada 14 November .
TAGS : Korea Utara Rudal DK PBB
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin
Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/25676/PBB-Bahas-Rudal-dan-Pelanggaran-HAM-Korut/
