Holding BUMN Pelabuhan Tidak Boleh Terfokus di Pelabuhan Utama Saja

JawaPos.com – Daya saing sektor pelabuhan dan logistik Indonesia masih perlu digenjot. Pemerintah menyatakan bahwa biaya logistik Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata biaya logistik dunia. Upaya integrasi melalui skema holding pelabuhan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diharapkan menjadi bagian dari solusi.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membeberkan bahwa porsi biaya logistik Indonesia 24 persen dari produk domestik bruto (PDB). Padahal, rata-rata biaya logistik dunia ada di angka 13 persen terhadap PDB.

“Jadi, logistik kita lebih mahal 11 persen. Hal itu mengakibatkan logistik di tanah air kurang bersaing dengan negara lain,” ujar Erick dalam sebuah diskusi virtual Rabu (11/8).

Kementerian BUMN berkomitmen segera merealisasikan target terbentuknya holding BUMN pelabuhan. “Jadi ini akan kita gabungkan. Pelindo akan jadi satu kekuatan. Targetnya peti kemas Pelindo akan jadi nomor sembilan di dunia secara kapasitas,” katanya.

Menurut Erick, dengan terbentuknya infrastruktur yang terintegrasi, biaya logistik di Indonesia akan bisa ditekan.

Kementerian BUMN menargetkan proses pembentukan holding tersebut bisa berjalan mulai kuartal III 2021 dan rampung pada kuartal II 2022. “Nantinya ada empat subholding berdasarkan klaster bisnis. Yakni, peti kemas, non-peti kemas, logistik dan hinterland development, serta marine, equipment, hingga port services,” urai Erick.