Vaksinasi di Sorong Dibubarkan Satpol PP, NasDem Berang

JawaPos.com – Sikap Satpol PP Kota Sorong, Papua Barat, yang membubarkan vaksinasi masal menuai reaksi keras. Setelah warga yang memprotes arogansi aparat, Partai NasDem turut menyesalkan arogansi yang ditunjukkan penguasa daerah.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad M Ali menegaskan hukum tertinggi di saat bencana seperti saat ini adalah keselamatan rakyat. Arogansi yang ditunjukkan oleh pemerintah pada level apapun berpotensi menggadaikan keselamatan rakyat. Karena itu Ahmad Ali memprotes keras pertunjukan arogansi di saat upaya penyelamatan rakyat sedang dipikul secara gotong royong oleh masyarakat.

“Partai NasDem menginisiasi vaksinasi masal di berbagai daerah karena komitmen kuat kita terhadap hukum tertinggi keselamatan rakyat. Siapapun yang menghalangi upaya menyelamatkan rakyat dari pandemi Covid-19 adalah sejatinya musuh kemanusiaan,” katanya, melalui keterangan tertulis, Sabtu (21/8).

Lebih jauh Ahmad Ali mengatakan, program vaksinasi masal yang diinisiasi partai NasDem adalah upaya membantu pemerintah untuk mempercepat tercapainya kekebalan kelompok. Partai NasDem telah memenuhi persyaratan untuk dapat menjadi pelaksana vaksinasi. Menurutnya, aparat Satpol PP yang melarang pelaksanaan vaksinasi di Kota Sorong dan kota lainya harus ditindak.

“NasDem sejak awal selalu berkoordinasi dengan pemerintah. Jadi, tidak ada alasan sama sekali kalau apa yang kami lakukan itu kemudian dilarang. Kami minta aparat kepolisian untuk tidak ragu menangkap oknum dan ketua Satpol PP yang terang-terangan melawan UU Karantina Kesehatan ini,” tegas Ali.

Politisi asal Sulawesi Tengah ini mengatakan terus mengawal program vaksinasi masal yang dilakukan partainya di berbagai daerah. Dia menegaskan pelarangan penyelenggaraan vaksinasi akibat pemahaman birokratis yang keliru harus ditindak tegas dan terukur oleh pemerintah pusat maupun daerah.