JawaPos.com – Semua fraksi di DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022. Dengan persetujuan itu, pembahasan akan dilanjutkan hingga pengesahan anggaran.
Meski demikian, beberapa fraksi memberikan sorotan pada kinerja pemerintah dalam pengelolaan APBN. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menilai kinerja pemerintah dalam pelaksanaan APBN tahun 2020 masih kurang memuaskan.
Hal itu berdampak pada tidak optimalnya upaya penanganan pandemi Covid-19. Dampak lainnya, kesejahteraan rakyat masih memprihatinkan. Juru Bicara FPKS Hermanto menuturkan, pemerintah belum dapat mencapai target-target yang ditetapkan pada APBN 2020.
Dia menyebut, pertumbuhan ekonomi 2020 ditargetkan 5,3 persen. Kenyataannya malah minus 2,07 persen. ”Hal ini menjadi catatan kegagalan untuk kesekian kalinya. Konsekuensi dari kegagalan tersebut adalah memburuknya kesejahteraan masyarakat,” lanjut politikus dapil Sumatera Barat I tersebut.
Hermanto menerangkan, ada tiga indikator yang dapat menunjukkan penurunan kesejahteraan rakyat. Pertama, lonjakan tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan. Kedua, penurunan posisi Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah. Menurut dia, Indonesia semakin sulit keluar dari jebakan middle income yang mengakibatkan ekonomi tidak bertransformasi ke negara maju. Ketiga, pendapatan per kapita Indonesia turun dari Rp 59,1 juta per penduduk (USD 4.174,5 per penduduk) pada 2019 menjadi Rp 56,9 juta per penduduk (USD 3.911,7 per penduduk) pada 2020.
Senada dengan FPKS, Gerindra juga menyoroti kinerja pemerintah. Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra DPR Wihadi Wiyanto mengatakan, APBN 2020 mengalami defisit Rp 953,5 triliun karena pandemi Covid-19 yang belum selesai. Angka tersebut di atas 6,09 persen dari produk domestik bruto (PDB). Hal itu disebabkan lesunya daya beli masyarakat yang berdampak pada target penerimaan pajak negara.
Editor : Ilham Safutra
Reporter : dee/han/c6/oni
Credit: Source link
