Ganjar Pranowo
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara mengenai hilang atau raibnya sejumlah nama politisi dalam surat dakwaan terdakwa kasus e-KTP, Setya Novanto. Pun termasuk soal raibnya sejumlah nama politikus PDIP, seperti Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Bendum PDIP Olly Dondokambey dan Menkumham Yasonna Laoly.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, pihaknya sedang fokus menguraikan sangkaan terhadap Setya Novanto sebagai terdakwa. Karena itu, tidak dicantumkan nama-nama lain seperti dalam dakwaan terdakwa e-KTP lainnya, tak berarti nama-nama tersebut hilang.
“Konstruksi hukum dakwaan secara umum sama, namun tentu KPK saat ini fokus menguraikan perbuatan terdakwa,” ucap Febri di kantornya, Jakarta, Kamis (14/12/2017).
Ditegaskan Febri, penyidikan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP tidak berhenti di Setya Novanto. Dengan proses yang berjalan ini, Febri memastikan itu akan terus berkembang. Tak terkecuali soal dugaan aliran uang ke politikus PDIP.
“Tentu ini dapat terus berkembang sesuai dengan fakta yang muncul di persidangan,” tegas Febri.
Febri memastikan pihaknya tak akan segan-segan menjerat pihak yang terlibat dan diuntungkan sebagai tersangka jika ditemukan bukti-bukti dugaan keterlibatan pihak lain. “Seluruh pihak yang diduga menerima saat ini dituangkan dalam kelompok-kelompok yang diuraikan di dakwaan,” kata Febri.
Penasihat hukum Setya Novanto, Maqdir Ismail sebelumnya curigai KPK `main mata` dengan sejumlah politikus tertentu. Hal itu menyusul hilangnya nama-nama politikus dalam dakwaan Novanto, termasuk nama-nama politikus dari PDIP.
Padahal, dalam surat dakwaan terhadap terdakwa lain dibeberkan secara detail soal para pihak penerimaan uang korupsi e-KTP. Termasuk di antaranya para politikus PDIP.
Dalam surat dakwaan mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman dan Pejabat Pembuat Komitmen Proyek e-KTP Sugiharto, Olly selaku Wakil Ketua Banggar DPR RI saat proyek e-KTP bergulir, disebutkan menerima uang korupsi e-KTP senilai 1,2 juta dollar AS, Ganjar senilai 520 ribu dollar AS, dan Yasonna sebesar 84 ribu dollar AS.
Febri angkat bicara terkait pernyataan kuasa hukum Novanto. Febri mengatakan, pengacara Novanto sebaiknya fokus dengan pembelaan kliennya di dalam proses persidangan. Tak bermanuver yang bukan persolan Novanto.
“Sebaiknya kuasa hukum fokus pada pembelaan klien. Terkait dengan dakwaan tentu KPK memiliki strategi dalam proses pembuktian nantinya,” tandas Febri.
Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan para politikus PDIP itu telah membantah terlibat dan kecipratan uang terkait proyek e-KTP. Salah satu politikus PDIP yang kerap membantah adalah Ganjar Pranowo.
TAGS : KPK Korupsi e-KTP DPR
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin
