JawaPos.com – Presiden Joko Widodo kemarin (5/4) memimpin sidang paripurna mengenai antisipasi situasi dan perkembangan ekonomi dunia. Dalam kesempatan itu, Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk terus memantau perkembangan harga-harga komoditas, terutama harga pangan dan energi yang mengalami kenaikan.
Situasi geopolitik di Rusia dan Ukraina turut berpengaruh terhadap Indonesia dalam bentuk kenaikan harga sejumlah komoditas. Selain kenaikan harga pangan dan energi, juga memberikan pengaruh pada inflasi. Setelah mengikuti sidang paripurna dengan presiden, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah memandang berbagai program perlindungan sosial perlu terus disiapkan. Tujuannya, rakyat tidak menanggung seluruh beban akibat kenaikan harga tersebut.
Pemerintah akan memberikan bantuan dalam bentuk program baru, yaitu bantuan subsidi upah untuk mereka dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta. Bantuan Rp 1 juta per penerima tersebut akan menyasar 8,8 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran Rp 8,8 triliun. ”Tadi juga ada usulan dari banpres untuk usaha mikro yang akan diagendakan besarannya Rp 600.000 per penerima,” tuturnya. Sasarannya 12 juta penerima.
Airlangga menyebut, Jokowi juga meminta jajarannya untuk memperhatikan kenaikan harga pupuk. Untuk pupuk subsidi, pemerintah akan membatasinya pada pupuk urea dan NPK. Namun, pupuk subsidi itu harus tepat sasaran.
Saat ini harga pupuk urea mendekati USD 1.000. Beberapa bahan pupuk juga harus impor dari Ukraina. ”Oleh karena itu, Bapak Presiden mewanti-wanti agar subsidi pupuk nanti tepat sasaran,’’ ujar Airlangga.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, selain melihat secara detail harga-harga pangan dan energi serta pilihan kebijakan yang diambil, pemerintah juga harus menjaga daya beli masyarakat, momentum ekonomi, dan menjaga APBN. ”Ini tiga hal yang sangat penting untuk terus dilakukan,’’ ujarnya.
Kementerian Keuangan akan menyiapkan APBN untuk mengantisipasi kenaikan harga berbagai komoditas. Menurut perempuan yang disapa Ani itu, kenaikan harga tersebut akan memberikan daya tambah dari sisi penerimaan negara. Namun di sisi lain, masyarakat akan turut merasakan rambatan inflasi global itu. ”Kalau dulu tantangan dan ancaman bagi masyarakat adalah pandemi, sekarang tantangan dan ancaman bagi masyarakat adalah kenaikan dari barang-barang tersebut,’’ imbuhnya.
Ani menambahkan bahwa Jokowi juga meminta supaya para menteri melakukan program-program untuk pemulihan ekonomi. Menurut dia, anggaran untuk program pemulihan ekonomi dalam kerangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PCPEN) mencapai Rp 455 triliun. “Program pemulihan ekonomi dalam rangka PCPEN ini akan difokuskan pada program-program seperti labor-intensive atau program untuk meningkatkan ketahanan dan penciptaan kesempatan kerja,” bebernya.
Jokowi juga meminta agar jajarannya meningkatkan langkah-langkah koordinasi di bidang ketahanan pangan seperti pembukaan lahan, irigasi, dan ketersediaan pupuk serta bibit. Ani menuturkan, saat ini dunia sedang menghadapi situasi yang tidak mudah sehingga ketahanan pangan dan ketahanan energi menjadi salah satu hal yang harus ditingkatkan.
Ani kembali menegaskan bahwa instrumen APBN akan terus dioptimalkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pemulihan ekonomi. ”Terutama yang tadi merasakan tekanan akibat dampak global yang memang dirasakan seluruh dunia dan di sisi lain adalah menggunakan APBN secara tepat,” ujarnya. Harapannya, langkah itu bisa menjaga keselamatan rakyat, keselamatan ekonomi, dan kesehatan APBN.
Editor : Ilham Safutra
Reporter : dee/lyn/han/bil/wan/hen/c6/oni
Credit: Source link
