JawaPos.com – Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPP IKAPPI) mengingatkan, bahwa akan ada tahapan kenaikan permintaan yang berimbas pada kenaikan harga bahan pokok dalam waktu dekat menjelang hari raya Idul Fitri.
Wasekjend Bidang Pembinaan & Pendidikan Pedagang Pasar DPP IKAPPI Choirul Furqon menjelaskan fase pertama Ramadhan telah terlewati. Pada awal Ramadan harga pangan pokok mengalami kenaikan bahkan cenderung tidak terkendali.
“Kita harus bersyukur bahwa kemarin kita telah melewati fase pertama bulan Ramadhan. Dalam fase ini terlihat jelas bahwa kenaikan harga pangan pokok sangat terlihat dan hampir tidak terkendali,” kata Furqon kepada JawaPos.com, Jumat (15/4).
Furqon menjelaskan, saat ini fase kedua sedang berlangsung hingga 3 hari menjelang Idul Fitri. Menurutnya, pada waktu transisi fase pertama dan kedua, terjadi penurunan permintaan di waktu pertengahan Ramadan. Harga pangan akan mengalami lonjakan tinggi di penghujung Ramadan menuju Hari Raya Idulfitri.
“Kita harus sadar bahwa saat ini sedang memasuki fase dingin harga komoditas pangan. Namun jangan dilupakan bahwa menjelang Idulfitri masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan bahwa pedagang dan masyarakat mempersiapkan beragam macam hidangan, hal ini menjadikan munculnya permintaan yang tinggi dan lonjakan harga akan terjadi,” tuturnya.
Pihaknya mengingatkan bahwa fluktuasi harga ini wajar, namun harus tetap diwaspadai. Fluktuasi harga ini sangat wajar karena berkaitan dengan proses ketersediaan dan permintaan terhadap pangan pokok. Namun pemerintah juga harus sadar, fase setiap tahun ini harus selalu diwaspadai.
“Maka pemerintah harus mempersiapkan ketersediaan bahan pangan yang saat ini setoknya minim. Jangan sampai nanti terlupakan dan menjadikan adanya kelangkaan barang, itu akan membuat harga terbang,” imbuhnya.
Furqon mengungkapkan, jika melihat data pangan nasional, ketahanan pangan Indonesia dapat dikatakan masih semerawut atau tidak satu pintu. “Padahal, ketahanan pangan ini adalah isu prioritas nasional, apabila data masih belum terpusat tentu akan kesusahan untuk pengambilan kebijakan,” ucapnya.
DPP IKAPPI berharap data tidak tumpang tindih dan terpusat kepada satu lembaga. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi overlapping data antar lembaga. Jika ini dapat dilakukan tentu akan sangat mempermudah kinerja pemerintah.
“Kami berharap Badan Pangan Nasional (BPN) sebagai lembaga baru yang berkoordinasi dengan Presiden secara langsung menjadi sebuah badan rujukan data ketersediaan pangan nasional. Apabila ini terjadi tentu pemerintah sebagai decision maker akan lebih mudah dalam merumuskan kebijakan,” pungkasnya.
Editor : Bintang Pradewo
Reporter : Romys Binekasri
Credit: Source link
