By JawaPos.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menuturkan, pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia akan menimbulkan efek domino. Dari semula hanya kesehatan, kini menjadi masalah sosial hingga berdampak pada sektor keuangan.
Untuk menghentikan efek domino tersebut, kata dia, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) menjadi instrumen penting dalam memberi dukungan pemulihan ekonomi, sekaligus menjadi shock absorber yang melindungi masyarakat dari berbagai guncangan perekonomian.
Dalam kondisi extraordinary itu, pemerintah menyusun Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 yang memberikan landasan hukum yang kuat agar pemerintah dapat lebih fleksibel, responsif dan antisipatif dalam penanganan pandemi.
“Dan dalam hal ini, yang unik dari Indonesia, kami merancang bahwa pandemi ini dan semua tindakan extraordinary yang akan kami terapkan untuk membantu orang-orang dari sisi kesehatan, sosial, serta usaha kecil menengah ini hanya memungkinkan untuk tiga tahun,” ujarnya dikutip, Minggu (5/6).
Namun, kebijakan extraordinary tidak bisa terus menerus dilakukan sehingga pemerintah perlu melakukan konsolidasi fiskal untuk menyehatkan kembali APBN. “(Konsolidasi fiskal, Red) Itu kredibilitas yang sangat sangat penting untuk sudut pandang kebijakan,” kata dja.
Jika respons kebijakan, baik di sektor fiskal, moneter dan keuangan sudah terbentuk, wanita yang akrab disapa Ani itu menegaskan bahwa fokus Indonesia selanjutnya adalah memastikan bahwa kerangka kerja tersebut dapat melindungi rakyat.
“Kita harus memastikan bahwa dampak yang terjadi karena pandemi akan terkompensasi dan kita harus kembali ke Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Mengurangi kemiskinan dari segi akses kesehatan, layanan pendidikan, serta sebagai jaring pengaman sosial. Itulah tiga hal yang paling penting bagi kami,” ujarnya.
Menurutnya, jalan untuk mencapai SDGs tidak akan mudah karena akan muncul berbagai tantangan baru, seperti kenaikan harga pangan dan energi akibat konflik geopolitik. Sebagai pembuat kebijakan, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan dan instrumennya akan terus siap.
“Ketika ekonomi baik, Anda harus memastikan bahwa alat fiskal Anda akan siap dan lebih sehat. Ketika kondisinya sangat buruk, Anda menggunakan semua ruang untuk membatasi kerusakan akibat guncangan. Benar-benar harus memastikan bahwa Anda menggunakan tepat waktu, fleksibel, tetapi juga akuntabel. Tata kelola yang baik sangat penting,” tandas Menkeu.
Credit: Source link
