Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah
Jakarta – Pemerintahan Presiden Jokowi dinilai selalu nampak canggih dalam menciptakan sebuah fiksi guna menciptakan legitimasi dan pembenaran. Dimana, cerita fiksi tersebut ingin menegaskan sebagai satu-satunya kebenaran.
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR Fahri, Hamzah, dalam akun twitternya di @fahrihamzah, Jakarta, Kamis (22/3). Menurutnya, bikin fiksi dan cerita tentang kehebatan, kesederhanaan, kesungguhan, dan hoax hanya sanggup diproduksi oleh kekuasaan.
“Lebih parah dari itu, karena kekuasaan justru ingin menegaskan bahwa semua #Ngibul dan #AsalBunyi itu adalah satu-satunya kebenaran dan tidak boleh ada versi lain,” kata Fahri.
Bahkan, kata Fahri, publik yang melayangkan kritikan terancam dan dibungkam. Sehingga, apapun yang dilakukan pemerintahan saat ini seolah benar dan tidak bisa disalahkan.
“Kritik bukan saja dibungkam tapi ingin dikriminalisasi. Pejabat publik bukannya menjawab malah mengancam,” tegas salah satu pendiri PKS itu.
Padahal, lanjut Fahri, tugas masyarakat dan politisi yang berada di luar pemerintahan adalah melayangkan kritik terhadap penguasa. “Tugas yang didalam pemerintahan adalah memberikan penjelasan atas kritik dan pertanyaan,” terangnya.
Menurutnya, dinamika ini adalah untuk menjamin hilangnya “ngibul” dan asal bunyi serta hoax dalam pemerintahan.
“Inilah demokrasi kita hari ini. Harta paling mahal kita yang kita perjuangkan dengan segala daya upaya; darah, keringat dan airmata,” ujarnya.
“Segala fiksi #ngibul dan #AsalBunyi harus dilawan untuk kebaikan rakyat. Dan pemerintah punya ruang jawab paling besar. Pakailah,” tegas Fahri.
Diketahui, Luhut berang atas kritikan yang disampaikan Amien yang menuding program sertifikasi Jokowi hanyalah pembohongan alias pengibulan. Luhut menyebut, paham betul rekam jejak Amien.
“Jangan asal kritik saja. Saya tahu track record-mu kok. Kalau kau merasa paling bersih, kau boleh ngomong. Dosamu banyak juga kok, ya sudah diam sajalah. Tapi jangan main-main, kalau main-main kita bisa cari dosamu kok. Emang kau siapa?” tegas Luhut, saat berpidato di gedung BPK, Senin (19/3).
Sebelumnya, Amien mengkritik Presiden Jokowi dengan menyebut program bagi-bagi sertifikat yang dilakukan Jokowi merupakan suatu pembohongan.
“Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektare, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?” kata Amien, di Bandung, Minggu (18/3).
TAGS : Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah Presiden Jokowi
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin
Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/31018/Ketika-Kritik-Dibungkam-dan-Diancam/
