Pemerintah Dinilai Perlu Alihkan Subsidi BBM Agar Tepat Sasaran

JawaPos.com – Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai, pemerintah perlu mengendalikan BBM subsidi. Dia menyebut, hal ini demi menghindari anggaran subsidi yang dikeluarkan Pemerintah menjadi bengkak.

“Presiden Jokowi sendiri yang meminta agar pengendalian BBM subsidi ini dilakukan. Tujuannya agar subsidi yang diberikan tepat sasaran. Sebab selama ini pengendalian BBM subsidi yang dilakukan belum tepat sasaran,” kata Fahmy dalam keterangannya, Minggu (28/8).

Berdasarkan data Pertamina, penggunaan pertalite diperkirakan mencapai 28 juta kiloliter (KL). Padahal kuotanya pada 2022 hanya 23,05 juta KL. Hingga Mei 2022 realisasi pertalite sudah melebihi kuotanya 23 persen.

Sedangkan untuk solar subsidi, jika tidak dilakukan pembatasan, akan terjadi over kuota sebesar 17,3 juta KL. Padahal kuota subsidi solar yang diberikan sebesar 14,91 juta KL. Sampai dengan YTD Mei 2022, realiasi Solar Subsidi sudah melebihi kuotanya hingga 11 persen.

Fahmy mengungkapkan, keberadaan aplikasi MyPertamina juga bisa menjadi alat untuk mengawasi volume BBM subsidi. Dia berpendapat, aplikasi itu memiliki kemampuan untuk membatasi pembelian BBM bersubsidi.

“Saat ini pertamina sudah mengeluarkan aplikasi MyPertamina. Ini bisa menjadi salah satu tools untuk mengawasi,” ungkapnya.

Saat ini, sekitar 85 persen SPBU diseluruh Indonesia telah tersedia dan terkoneksi dengan MyPertamina. Dari sisi pengguna, MyPertamina telah diunduh sebanyak 23 juta dan tercatat pengguna aktifnya mencapai sekitar 2.5 juta user per bulannya.

Pembelian BBM Subsidi dapat menunjukkan kode QR yang sudah diunduh atau dicetak kepada petugas SPBU (tanpa aplikasi), dilakukan dengan menunjukkan kode QR di aplikasi MyPertamina.

Editor : Edy Pramana

Reporter : Muhammad Ridwan