Dirjen PHU Kementerian Agama Prof. Dr. Nizar Ali, MA (foto: Abi/MHU)
Jakarta – Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Nizar Ali menyebutkan angka Rp20 juta untuk batas minimal biaya umrah.
Tapi, hingga kini jumlah tersebut masih sebatas kesepakatan antara pemerintah, asosiasi penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
“Belum ada keputusan. Kesepakatannya Rp20 juta. Itu pun sebelum ada pemberlakuan pajak lima persen untuk seluruh barang dan jasa di Arab Saudi,” ungkap Nizar, Selasa (27/3) di Jakarta.
Nizar menjanjikan patokan harga minimal penyelenggaraan umrah di Tanah Air bakal segera diteken paling lambat April nanti. Ketentuan itu nantinya disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 18 Tahun 2018.
“Nanti kami perlu diskusi lagi, apakah 20 ini sudah fix atau belum. Targetnya bulan depan sudah mencapai sepakat,” tegasnya.
Jika nantinya biaya minimal umrah sudah disepakati oleh pemerintah, maka semua biro perjalanan umrah harus mengacu pada ketentuan tersebut. Sehingga tak ada lagi travel umrah yang menetapkan biaya murah, yang berpotensi merugikan jemaah.
Nizar juga mengimbau kepada para calon jemaah umrah, supaya selektif dalam memilih biro perjalanan. Bila terdapat travel umrah yang menawarkan biaya di bawah batas minimal, maka perlu dicurigai.
“Nanti kalau ada harga di bawah harga referensi, maka patut curigai. Sebelum menentukan PPIU, jemaah juga harus memastikan travel itu sudah memiliki izin,” terang Nizar.
TAGS : Travel Umrah Penipuan Kementerian Agama
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin
Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/31294/Standar-Biaya-Umrah-Diperkirakan-Rp20-Juta/
