hanura
Jakarta – Atas tuduhan adanya politik uang dalam pemberian rekomendasi dukungan untuk calon kepala daerah Papua, Tim Pilkada Partai Hanura akhirnya menjawab tudingan dari Aliansi Akar Rumput Partai Hanura (AARPH). Tim Pilkada Partai Hanura menjelaskan pihaknya menerbitkan rekomendasi dukungan bagi calon kepala daerah bukan berdasarkan bayaran.
Tetapi, berdasarkan penilaian dari hasil survei mengenai calon pemimpin yang memiliki elektabilitas tinggi di daerah tempatnya mencalonkan diri.
“Berdasarkan hasil survey yang dapat kami percaya. Tidak bisa dipungkiri bahwa elektabilitas petahana lebih tinggi walaupun petahana bukan dari kader Hanura,” ujar Sarbini.
Sarbini menambahkan kemenangan calon yang diusung partainya menjadi motivasi para kader dan simpatisan untuk bertarung di pileg 2019. “Karena Pilkada dan Pileg memiliki rentan waktu yang cukup pendek.
Sehingga Pilkada menjadi salah satu ukuran semangat mesin partai,” ungkapnya.
Namun, Sarbini menyatakan, pada akhir politik akan selalu dinamis dan memberi ruang segala kemungkinan. Ia menyampaikan begitupun terhadap usulan bakal calon.
Lebih lanjut Sarbini mengungkapkan aksi yang mengatasnamakan AARPH yang sebagian menggunakan seragam Partai Hanura telah diterima untuk audiensi. Ia mengutarakan bahwa AARPH sendiri telah menyampaikan aspirasinya berbentuk statmen serta menyerahkan dokumen saat audiensi.
“Walaupun dalam aksi tersebut ada kata-kata yang tendensius dan cenderung menuduh Tim Pilkada Hanura. Saya sebagai Wakil Ketua Tim tetap menerima mereka dengan baik,” jelasnya.
Sarbini mengatakan Tim Pilkada dalam mengambil keputusan mempertimbangkan banyak hal. Diantaranya dalam usaha mengakomodir kader untuk prioritas dalam pemberian rekomendasi.
“Bilamana ada kader di dalamnya. namun ada parameter parameter lain juga sebagai bahan pengambilan keputusan. Kalaupun ada yang tidak puas dengan keputusan tersebut kami memaklumi,” jelasnya.
Sarbini mengimbuhkan sebenarnya kami sering berkomunikasi dengan para kader yang berkepentingan. Menurutnya, pihaknya selalu menawarkan solusi agar tidak terjadi kebuntuan.
“Namun mereka menolak, dan bersikukuh dengan tuntutan mereka. Terus terang kami tidak ingin dalam pengambilan keputusan didasari oleh tekanan , karena itu menjadi kurang baik,” terangnya.
Sebelumnya, sejumlah massa dari Aliansi Akar Rumput Partai Hanura (AARPH) melalukan unjuk rasa didepan gedung City Tower, Jakarta, Senin (4/9/2017). Mereka menuding Ketua Tim Desk Pilkada DPP Hanura terlibat politik uang dalam memberikan rekomendasi calon bupati Jhon Richard Banua yang merupakan Ketua DPC Demokrat Jaya Wijaya di Pilkada kabupaten Jaya Wijaya Papua 2018.
AARPH mempertanyakan rekomendasi dukungan DPP Hanura justru diberikan kepada calon bupati yang bukan kader Hanura. Padahal, terdapat calon bupati dari kader Hanura yang telah mendapatkan rekomendasi partainya di tingkat DPC.
TAGS : Tim Pilkada Hanura Sarbini
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin