JawaPos.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar audiensi bersama dengan perwakilan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut, Sigit menekankan bahwa Polri saat ini berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif. Hal itu merupakan salah satu komitmen dari program Polri Presisi yang dicanangkan sejak awal.
“Prinsipnya, kita Kepolisian memiliki program Presisi yang didalamnya memiliki komitmen bagaimana kita mengawal iklim investasi. Itu segaris dengan kebijakan Pemerintah,” kata Sigit dalam audiensi tersebut, Selasa (8/3) seperti dalam siaran persnya.
Sigit mengungkapkan, dalam menciptakan iklim investasi tersebut Polri saat mengedepankan pencegahan dan pendampingan. Tujuannya, untuk mencegah terjadinya tindak pidana ataupun pelanggaran lainnya. Meski begitu, Sigit menegaskan penegakan hukum memang tetap diperlukan.
Namun, adanya pencegahan dan pendampingan diharapkan diharapkan penegakan hukum menjadi upaya terakhir atau Ultimum Remedium. “Upaya kita memang lebih mengedepankan pencegahan, kemudian pendampingan. Walaupun tetap menjadi upaya akhir penegakan hukumnya. Di Polri, kami punya konsep itu,” ujar Sigit.
Semangat pendampingan dan pencegahan, menurut Sigit akan memberikan pemahaman dan edukasi bagi para pengusaha terkait dengan aturan serta perizinan. Di sisi lain, kepolisian juga memberikan pendampingan dan pengawasan terkait dengan anggaran yang bersumber dari negara. Hal itu dilakukan guna mencegah terjadinya kebocoran anggaran serta potensi tindak pidana.
Dengan adanya kepastian iklim investasi yang aman dan kondusif, bisa memberikan kepastian bagi para investor baik dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Oleh sebab itu, Sigit menyambut baik adanya wacana untuk kembali melakukan nota kesepahaman atau MoU antara Polri dengan Kadin.
“Kita harus memastikan investasi dari luar dan dalam dikawal agar ada kepastian investor. Hal itu yang menjadi concern kita. Walaupun nota kesepahaman berakhir pada 2016,” ucap Sigit.
Di sisi lain, Sigit menyatakan bahwa Kepolisian juga mengawasi celah terjadinya kejahatan dari segi usaha yang saat ini memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Menurut Sigit, dari fenomena itu kerap ditemukan adanya modus investasi yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk melakukan tindak pidana. Itu sangat merugikan masyarakat banyak.
“Banyak juga yang kemudian manfaatkan itu untuk modus penipuan. Ada korbannya sehingga masyarakat melapor. Kita harus memproses. Ini perlu ada persamaan perspektif,” tutur Sigit.
Sigit menyampaikan, jajarannya siap memberikan pendampingan dan pengawasan terkait dengan usaha melalui teknologi informasi yang sesuai aturan. Terkait pangan, Sigit menuturkan Polri juga memiliki peran menjaga stabilitas harga dan distribusi pangan ke masyarakat.
“Kita ada Satgas Pangan yang bertugas membantu menjaga kestabilan harga. Khususnya di situasi seperti sekarang ini. Minyak goreng langka. Kami membantu kawan-kawan asosiasi pengusaha retail mengecek, untuk mengetahui masalahnya di mana. Apakah produsen, bahan baku atau distribusinya,” papar Sigit.
Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan & Keamanan Kadin, Bambang Soesatyo mengatakan pihaknya berharap dapat menjalin kerja sama dengan Polri. “Terutama masalah perizinan, tambang, pabrik, ekspor dan impor. Karena kami juga berupaya untuk menjaga ekonomi dan menjaga investasi di tanah air,” tutup Bamsoet.
Credit: Source link
