Author: Tim Redaksi

Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Soesanto (kanan) Jakarta – Meski mengapresiasi dana kelurahan, Partai Amanat Nasional (PAN) mengingatkan agar Presiden Jokowi tidak mengklaim program tersebut sebagai jasa pemerintah. Sebab, program tersebut tidak akan berjalan tanpa persetujuan seluruh partai di DPR.Sekretaris Fraksi PAN DPR RI, Yandri Soesanto mengatakan, pada prinsipnya partai berlambang matahari terbit itu mendukung rencana pemerintah untuk memberikan dana kelurahan pada 2019 nanti. Sehingga, jangan sampai pemerintah merasa paling berjasa dengan program tersebut. “Dengan syarat ributnya beginikan karena mau Pilpres, jangan sampai juga dana ini kemudian diklaim Pak Jokowi, itu ngga boleh,” kata Yandri, dalam sebuah diskusi bertajuk “Polemik Regulasi…

Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto Jakarta – Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung usulan pemerintahan Presiden Jokowi terkait program dana kelurahan. Sebab, di kota sendiri telah terjadi ketimpangan sosial ekonomi.Demikian disampaikan Sekretaris Fraksi PAN DPR RI, Yandri Soesanto, dalam sebuah diskusi bertajuk “Polemik Regulasi Dana Kelurahan?”, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/10). Menurutnya, program dana kelurahan tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintahan Jokowi terhadap kota yang sedang mengalami ketimpangan dengan desa.”PAN 1000 persen setuju, karena di kota itu terjadi ketimpangan,” kata Yandri.Baca juga : PAN Ingatkan Jokowi Tak Klaim Dana Kelurahan Gerindra Tolak Dana Kelurahan, Ini Alasannya Program Dana Kelurahan Hasil Evaluasi…

Politisi Partai Gerindra, Nizar Zahro Jakarta – Partai Gerindra menolak usulan pemerintahan Presiden Jokowi untuk mengucurkan dana kelurahan. Alasannya, dana kelurahan itu tidak masuk dalam RUU APBN.Politikus Partai Gerindra, Nizar Zahro mengatakan, dalam pidato Presiden Jokowi pada 16 Agustus pada sidang tahunan MPR, tidak pernah menyebutkan dana kelurahan. “RUU APBN yang diajukan pemerintah Rp2000 sekian triliun itu tidak pernah ada satu frasa pun yang menyebutkan dana kelurahan,” kata Nizar, dalam sebuah diskusi bertajuk “Polemik Regulasi Dana Kelurahan?”, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/10).Nizar menegaskan, dalam nota keuangan pemerintahan Presiden Jokowi di Badan Anggaran (Banggar) DPR, tidak ada satu frasa pun…

Militer Myanmar saat menghadapi warga muslim Rohingya (Foto: Reuters) Canberra – Pemerintah Australia menjatuhkan sanksi lima petugas militer Myanmar yang dituduh mengawasi kekerasan biadab terhadap Muslim Rohingya. Setelah tindakan serupa diperlakukan Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa, Australia mengumumkan akan membekukan aset petugas termasuk seorang letnan jenderal yang memerintahkan kelompok operasi khusus yang diyakini berada di balik kekejaman tersebut. Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne mengatakan para petugas itu adalah, Aung Kyaw Zaw, Maung Maung Soe, Aung Aung, Than Oo, dan Khin Maung Soe bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh unit di bawah komando mereka. Dari…

Mantan Menko Maritim, Rizal Ramli Jakarta – Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli melaporkan dugaan tindak kejahatan korupsi di sektor impor pangan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ada delapan dugaan korupsi yang dilaporkan ke KPK.Rizal Ramli mengatakan, delapan dugaan tindak kejahatan korupsi itu berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait impor pangan. “Itukan mereka lakukan audit terhadap prosedur. Ternyata banyak sekali pelanggaran prosedur dalam menentukan impor dan prosesnya,” kata Rizal, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/10).Kata Rizal, laporan dugaan tindak kejahatan korupsi itu disampaikan kepada Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. Dimana, Basaria berjanji akan menindak laporan tersebut.Baca juga : Suap…

Militer Myanmar saat menghadapi warga muslim Rohingya (Foto: Reuters) Canberra – Pemerintah Australia menjatuhkan sanksi lima petugas militer Myanmar yang dituduh mengawasi kekerasan biadab terhadap Muslim Rohingya. Setelah tindakan serupa diperlakukan Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa, Australia mengumumkan akan membekukan aset petugas termasuk seorang letnan jenderal yang memerintahkan kelompok operasi khusus yang diyakini berada di balik kekejaman tersebut. Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne mengatakan para petugas itu adalah, Aung Kyaw Zaw, Maung Maung Soe, Aung Aung, Than Oo, dan Khin Maung Soe bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh unit di bawah komando mereka. Dari…

Ilustrasi Proyek Meikarta Jakarta – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Corporate Affairs Siloam Hospital Group, Joseph Christoper Mailool terkait kasus suap perizinan Meikarta.Selain petinggi Siloam Hospital, penyidik KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daryanto. Keduanya akan diperiksa untuk penyidikan tersangka Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro (BS). “Mereka diperiksa dalam kapasitas‎nya sebagai saksi untuk tersangka BS,” kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Yuyuk Andriati Iskak saat dikonfirmasi, Selasa (23/10).Siloam Hospital Group sendiri merupakan jaringan perusahaan Lippo Group yang bergerak dibidang kesehatan. ‎Namun, belum diketahui apa yang akan didalami dari Joseph dan Daryanto dalam pemeriksaan kali…

Anggota Komisi II DPR dari PDIP, Budiman Sudjatmiko Jakarta – Program dana kelurahan yang rencananya diterbitkan pemerintahan Presiden Jokowi pada awal 2019 sebagai hasil evaluasi pelaksanaan dana desa yang dinilai sudah cukup berhasil.Demikian disampaikan Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Budiman Sudjatmiko, dalam sebuah diskusi bertajuk “Polemik Regulasi Dana Kelurahan?”, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/10). Menurutnya, wacana pengucuran dana kelurahan itu bukan suatu program yang baru dari pemerintahan Presiden Jokowi. Dimana, dana kelurahan itu sebagai program pemerintah bukan program tim kampanye Pilpres 2019.”Dana kelurahan adalah hasil evaluasi dari pelaksaan dana desa sejak dikucurkan sejak tahun 2014, 2015,…

Militer Myanmar saat menghadapi warga muslim Rohingya (Foto: Reuters) Canberra – Pemerintah Australia menjatuhkan sanksi lima petugas militer Myanmar yang dituduh mengawasi kekerasan biadab terhadap Muslim Rohingya. Setelah tindakan serupa diperlakukan Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa, Australia mengumumkan akan membekukan aset petugas termasuk seorang letnan jenderal yang memerintahkan kelompok operasi khusus yang diyakini berada di balik kekejaman tersebut. Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne mengatakan para petugas itu adalah, Aung Kyaw Zaw, Maung Maung Soe, Aung Aung, Than Oo, dan Khin Maung Soe bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh unit di bawah komando mereka. Dari…

Zainut Tauhid (Foto: Teropong Metro) Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai kasus pembakaran bendera tauhid oleh anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) tidak dibesar-besarkan dan dijadikan polemik. Pasalnya, menurut Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid, hal itu rentan menimbulkan kesalahpahaman. “Pembakaran bendera yang bertuliskan kalimat tauhid yang mirip bendera ormas HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), oleh anggota Banser tidak perlu dibesar-besarkan,” kata Zainut pada Selasa (23/10) di Jakarta lewat siaran pers. Zainut mengatakan, Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas sudah memberikan penjelasan mengenai alasan pembakaran tersebut, yakni semata untuk menghormati dan menjaga, agar tidak terinjak-injak, atau terbuang di tempat yang tidak…