Author: Tim Redaksi

Eni Maulani Saragih Jakarta – Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih mengaku hanya menjalankan tugas dari Partai Golkar untuk mengawal proyek PLTU Riau-1. Tersangka kasus suap PLTU Riau-1 itu mengatakan, dirinya diperintahkan Partai Golkar untuk mengawal proyek senilai US$900 juta tersebut. “Saya sampaikan kepada penyidik bahwa saya hanyalah petugas partai. Menjalankan tugas partai untuk mengawal dari PLTU Riau,” kata Eni, usai menjalani pemeriksaan, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/8). Untuk itu, Eni telah menyampaikan sejumlah fakta kepada penyidik KPK terkait kasus suap yang menjeratnya ke balik jeruji besi.Baca juga : Setnov Benarkan Ada Aliran Dana Suap PLTU…

Read More

Terpidana Kasus e-KTP, Setya Novanto Jakarta – Mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov) membenarkan adanya aliran dana hasil suap PLTU Riau-1 ke Munaslub Partai Golkar.Hal itu disampaikan Setnov saat menjalani pemeriksaan tim penyidik KPK dalam kasus suap PLTU Riau-1, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/8). Setnov memastikan adanya informasi terkait adanya dana hasil suap PLTU Riau-1 ke Munaslub partai berlambang pohon beringin itu. “Katanya bener (ada kucuran dana hasil suap PLTU Riau ke Munaslub Golkar),” terang mantan Ketua DPR itu.Sebelumnya, politikus Partai Golkar Eni Maulani Saragih yang juga sebagai tersangka kasus suap PLTU Riau-1 mengaku, hasil suap dari…

Read More

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah saat menyampaikan orasi dihadapan ribuan buruh pada May Day, di depan Gedung DPR Jakarta – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memberi masukan dan nasihat kepada pemerintahan Presiden Jokowi dalam menghadapi #2019GantiPresiden yang belakangan menuai pro dan kontra.Menurutnya, pemerintahan Presiden Jokowi harus mengedepankan dialog dalam menghadapi gejolak yang sedang terjadi di masyarakat. Hal itu sebagai bentuk negara demokrasi. “Itu hukum besi dalam bedemokrasi. Karena demokrasi itu artinya memfasilitasi pebedaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,” kata Fahri, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/8).Sebagai demokrasi, kata Fahri, harus mengedepankan dialog. Berbeda, ketika Indonesia sebagai negara yang…

Read More

Ilustrasi Gedung DPR Jakarta – Kinerja DPR dinilai jauh lebih baik jika dibanding dengan lembaga negara lain, seperti MPR dan DPD. Citra DPR belakangan ini dianggap lebih baik dibanding kepemimpinan sebelumnya. Hal itu berdasarkan hasil survei yang dirilis Asumsi sebagai media online yang fokus pada berita politik bekerjasama dengan Charta Politika dengan tema “DPR Terima Rapor”, di Penang Bistro, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8). Dari hasil survei yang diadakan di delapan kota besar Indonesia dengan 800 partisipan ditemukan sebanyak 34,8 persen responden menilai bahwa DPR memiliki kinerja paling baik dibanding lembaga negara lain, seperti MPR dan DPD. “Saya rasa, dari angka…

Read More

Ilustrasi (foto: Google) Jakarta – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) akan mengubah kebijakan terkait pengajuan program studi (prodi) baru. Jika tahun ini usulan prodi dibuka setiap tiga hingga empat kali dalam setahun, nantinya akan dibuka sepanjang tahun. “Pak menteri masih ingin dipercepat. Tak usah menunggu bulan-bulanan. Pokoknya ada pendaftaran dibuka setiap saat dalam satu tahun, tak usah menunggu tiga bulan. Pokoknya ada, kemudian itu diproses,” kata Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti Patdono Suwignjo saat membuka Forum Komunikasi Publik di Kantor Kemenristekdikti Jakarta pada Selasa (28/8). Patdono menuturkan, pihaknya masih mempersiapkan sumber daya untuk merealisasikan target tersebut. sementara…

Read More

E-KTP Jakarta – Terdakwa kasus suap e-KTP, Made Oka Masagung disebut pernah membawa sejumlah anggota konsorsium pelaksana proyek untuk bertemu beberapa pihak bank.Demikian disampaikan pegawai PT Quadra Solution Willy Nusantara Najoan, ketika bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (28/8). Menurutnya, saat itu konsorsium PNRI yang menjadi pemenang lelang proyek e-KTP tidak memiliki uang muka untuk menggarap proyek tersebut.Willy menjelaskan, sekitar Agustus atau September 2011, dirinya diajak oleh Direktur Utama PT Quadra Anang Sugiana Sudihardjo ke Kantor Sinarmas Finance di Jl. MH Thamrin, Jakarta Pusat. Saat itu, ada Made Oka dan salah satu anggota konsorsium bernama Paulus Tannos.Baca juga : Kasus…

Read More

Ilustrasi Penyidik KPK Jakarta – Tim satuan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menciduk delapan delapan orang penagak hukum, seorang hakim dan panitera di Medan.Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, sampai siang ini setidaknya delapan orang diamankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. “Dari delapan orang tersebut, ada yang menjabat sebagai hakim, panitera dan pihak lainnya. Diduga telah terjadi transaksi atas penanganan perkara tindak pidana korupsi di Medan,” kata Basaria, ketika dikonfirmasi awak media, Selasa (28/8).Selain itu, Basaria melanjutkan, satgas KPK juga berhasil mengamankan barang bukti berupa uang pecahan dollar Singapura pada operasi tangkap tangan kali ini. Operasi senyap ini, diklaim…

Read More

Ketua Banggar DPR, Aziz Syamsuddin Jakarta – Ketua Badan Anggaran DPR, Aziz Syamsyuddin akan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBNP 2018.Meski sedang menjalani tugas dinas ke luar kota, Aziz akan menghadiri panggilan KPK. “(Setelah) mendarat (di Jakarta) langsung ke KPK,” kata Aziz dikonfirmasi awak media ‎melalui pesan singkatnya, Selasa (28/8).Aziz sendiri mengaku heran KPK meminta keterangannya atas perkara itu. Apalagi, tekan Politikus Golkar tersebut, selama ini pemerintah memang tidak pernah mengajukan APBN-P 2018 kepada parlemen.Baca juga : KPK Ciduk Hakim dan Panitera Medan KPK Kantongi Data Pejabat Negara Terima…

Read More

Kilatan kembang api luar stadion Gelora Bung Karno pada ceremony Asian Games 2018 (Foto: Rusman/jurnas.com) Jakarta – Sejumlah pejabat negara disinyalir menerima gratifikasi berupa tiket Asian Games 2018. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah mengantongi informasi tersebut. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, KPK menerima laporan adanya pejabat yang justru meminta tiket untuk menonton pertandingan secara gratis. “KPK menerima sejumlah informasi adanya oknum pejabat yang menerima pemberian tiket dan bahkan meminta tiket untuk menonton pertandingan,” kata Febri melalui pesan singkatnya, Jakarta, Selasa (28/8). Untuk itu, Febri mengimbau kepada pejabat‎ negara yang mendapatkan gratifikasi berupa tiket Asian Games ‎agar segera melapor…

Read More

Rudal Korea Utara yang menyerupai Iskander 9K720 milik Rusia (Foto: Screenshoot) Tokyo – Korea Utara dinilai masih menjadi ancaman serius bagi dunia internasional. Demikian hasil tinjauan pertahanan Jepang pada Selasa (28/8), pecahnya diplomasi di Semenanjung Korea. “Tidak ada perubahan dalam pengakuan dasar kami mengenai ancaman senjata nuklir Korea Utara dan rudal,” kata Menteri Pertahanan Jepang, Hisunori Onodera. Menurut Tokyo, Korut masih terus melancarkan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tindakan itu secara signifikan merusak perdamaian dan keamanan kawasan dan komunitas internasional. “Kita tidak dapat mengabaikan fakta bahwa, bahkan sampai hari ini, ia (Korut, Red) memiliki dan sepenuhnya menyebarkan beberapa ratus…

Read More