Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar Kudus – Belum juga Muhaimin Iskandar menjejakkan kaki ke lokasi Halaqah Ulama Rakyat, di Kudus, Jawa Tengah, pada Jumat (1/6) sore, ratusan anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) tanpa babibu langsung menggotongnya. Muhaimin alias Cak Imin yang baru saja keluar dari bus, tampak cuma senyum-senyum dengan penyambutan unik tersebut. “Awas, awas,” perintah salah satu petugas supaya peserta halaqah yang berlalu-lalang memberi jalan bagi pasukan penggotong Cak Imin. Setibanya lokasi acara, Cak Imin meminta doa kepada peserta halaqah, supaya sukses dalam kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2019 mendatang, sebagai cawapres petahana Joko Widodo.Baca juga : Harlah…
Author: Tim Redaksi
Kader PDIP geruduk KAntor Radar Bogor Jakarta – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengecam penggerudukan kantor Radar Bogor oleh sejumlah massa kader PDI Perjuangan (PDIP). Tindakan tersebut dinilai tidak mencerminkan prinsip prinsip penyelesaian sengketa pers yang bermartabat dan demokratis. Demikian disampaikan Plt Ketum PWI Sasongko Tedjo, melalui keterangannya, Jakarta, Jumat (1/6). Menurutnya, tindakan penggerudukan dengan menggunakan kekerasan yang telah dilakukan sekelompok orang yang mengatasnamakan PDIP Bogor sangat disayangkan dan memprihatinkan. Menurutnya, PWI dapat memahami kekecewaan unsur PDIP Bogor terhadap pemberitaan Radar Bogor tentang kontroversi gaji Dewan Pengarah BPIP, namun seyogyanya kekecewaan itu tidak diluapkan dengan tindakan main hakim sendiri. PWI mengingatkan…
Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil (kanan) Jakarta – Pimpinan DPR dan Komisi III DPR diminta untuk tidak terburu-buru dalam mengesahkan RUU KUHP yang sedang dalam pembahasan bersama pemerintah.Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan, masih ada beberapa poin yang perlu dilakukan pembahasan khususnya tindak pidana yang bersifat khusus, korupsi, terorisme, pencurian ikan dan penambangan ilegal serta perdagangan orang. Menurutnya, hal itu yang harus disinkronkan, apakah dimasukkan dalam KUHP atau dikeluarkan, karena di satu sisi kejahatan-kejahatan khusus tersebut mengalami dinamika sehingga pemidanaannya bisa berubah.“Ini memang belum klir. Kemarin Tim Perumus menyisir lagi hal-hal yang perlu dibahas lagi terutama masalah…
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon Jakarta – Presiden Jokowi dinilai wajar untuk menemui Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais. Hal itu terkait rencana pertemuan antara Jokowi dengan Amien.Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, sebagai hal yang wajar jika Amien meminta agar Presiden Jokowi yang menemuinya. “Pak Amien saya kira tokoh senior, wajar saja. Tapi kan itu satu lontaran biasa,” kata Fadli, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/5).Seorang presiden, kata Fadli, mengunjungi warganya merupakan hal yang lumrah. Apalagi, menurut Fadli, Amien merupakan tokoh nasional.Baca juga : Nasir Minta Pengesahan RUU KUHP Tak Terburu-buru PAN: Rencana Pertemuan…
Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan Jakarta – Partai Amanat Nasional (PAN) menyambut baik rencana pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais.Wakil Ketua Umum PAN Taufik Kurniawan mengatakan, pertemuan antara kedua tokoh bangsa akan menghasilkan pandangan yang positif. “Semakin banyak bertemu bagus. Pak Jokowi kan presiden, pak Amien juga terbuka kita sebagai anak bangsa mengharapkan sungguhpun berbeda pendapat,” kata Taufik, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/5).Kata Taufik, Jokowi sebagai presiden republik Indoensia, tokoh formal leader, sementara Amien tokoh informal leader. Ia berharap, pertemuan antara tokoh informal leader dan formal leader ini menjadi semacam kekuatan bangsa dan negara.Baca…
Menristekdikti Mohamad Nasir Semarang – Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menyebut, data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) soal radikalisme di kampus merupakan data lama. Data itu, sudah dia jadikan acuan untuk melarang radikalisme di perguruan tinggi, jauh-jauh hari sebelum regulasi pelarangan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) diteken oleh Presiden Jokowi, lewat Perppu Nomor 2 Tahun 2017. “Itu data lama. Tapi memang data lama itu yang saya gunakan pijakan kebijakan sebelum adanya peraturan terkait HTI,” ujar Menristekdikti kepada Jurnas.com, di Demak pada Jumat (1/6). Setelah Perppu Ormas lahir, Menristekdikti mengatakan, pihaknya lalu mengintruksikan rektor perguruan tinggi negeri maupun…
Menristekdikti Mohamad Nasir Semarang – Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menyebut, data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) soal radikalisme di kampus merupakan data lama. Data itu, sudah dia jadikan acuan untuk melarang radikalisme di perguruan tinggi, jauh-jauh hari sebelum regulasi pelarangan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) diteken oleh Presiden Jokowi, lewat Perppu Nomor 2 Tahun 2017. “Itu data lama. Tapi memang data lama itu yang saya gunakan pijakan kebijakan sebelum adanya peraturan terkait HTI,” ujar Menristekdikti kepada Jurnas.com, di Demak pada Jumat (1/6). Setelah Perppu Ormas lahir, Menristekdikti mengatakan, pihaknya lalu mengintruksikan rektor perguruan tinggi negeri maupun…
Ilustrasi Hukum Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP yang sedang pembahasan antara DPR dengan pemerintah menuai polemik. Dimana, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut RUU KUHP tersebut berpotensi melemahkan kewenangan pemberantasan korupsi.Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, pihaknya menolak pasal yang mengatur tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus dalam RUU KUHP. Untuk itu, KPK telah melayangkan surat kepada Presiden Jokowi, Ketua Panja RKUHP DPR serta Kementerian Hukum dan HAM. “KPK menolak dimasukkannya tindak pidana khusus, termasuk tindak pidana korupsi ke dalam RKUHP dan meminta agar tindak pidana korupsi seluruhnya tetap diatur dalam UU khusus di luar KUHP,” kata Laode…
Garuda Indonesia (foto: Jurnas) Semarang – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menolak tegas rencana Serikat Pekerja Garuda (Sekarga) dan Asosiasi Pilot Garuda (APG) mogok jelang mudik lebaran. Ketua Umum YLKI Tulus Abadi mengatakan hal tersebut dapat merugikan hak-hak konsumen, karena sebagaimana diketahui banyak orang mengandalkan pesawat sebagai moda transportasi untuk mudik ke kampung halaman. “YLKI menolak rencana mogok Sekarga dan APG, jika berdimensi mengganggu pelayanan pada konsumen,” ujar Tulus pada Jumat (1/6) lewat siaran pers. Selain merugikan konsumen, aksi mogok juga melanggar Undang-undang (UU) Konsumen dan UU Penerbangan, di mana konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan saat meggunakan jasa…
Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah Jakarta – Vonis bebas tehadap Ustadz Alfian Tanjung oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dalam kasus dugaan ujaran kebencian diharapkan menjadi tonggak berakhirnya kriminalisasi terhadap para ulama. Ustadz Alfian diadili akibat kicauan yang menyebut “PDIP 85% isinya kader PKI”.Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, yang sedang terjadi saat ini adalah kegalauan dan kegamangan pemimpin dalam menghadapi demokrasi dan kebebasan, yang tidak tahu bagaimana caranya mengatasi semua persoalan yang ada. “Opini harusnya dijawab opini, data dilawan pakai data. Menjadi bahaya apabila semua dilawan pakai polisi dan aparat negara,” kata Fahri, melalui akun twitternya, Kamis (31/5).Hal…