Partai Demokrat Jakarta – Meski PDI Perjuangan (PDIP) sebagai partai oposisi ketika pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyno (SBY), bukan berarti partai tersebut bersih dalam tindak kejahatan korupsi.Demikian disampaikan Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, melalui pesan singkatnya, Jakarta, Sabtu (24/3).Menurutnya, perbuatan korupsi bukanlah ditentukan oleh posisi partai politik sebagai oposisi atau sebagai penguasa. “Sehingga meski PDIP sebagai oposisi saat itu, bukan berarti kader PDIP bersih dan tidak ada yang terlibat korupsi,” tegasnya.Hal itu menyikapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengingatkan, posisi partainya ketika proyek e-KTP tengah digodok yakni sebagai oposisi. Saat proyek e-KTP digodok, diketahui pemerintahan…
Author: Tim Redaksi
Presiden Jokowi Jakarta – Tidak ada jaminan bagi Presiden Jokowi bakal menang dalam kontestasi Pilpres 2019 mendatang. Meski syarat pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden sebesar 20 persen.Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, politik saat ini cukup dinamid, cair dan penuh dengan berbagai opsi. Sehingga, pasal dan ayat yang dibuat untuk memayungi berlakunya presidential threshold 20 persen bukan jaminan bagi Jokowi.”Masalahnya apakah kehendak sebagian besar masyarakat memang ke Jokowi sebagai petahana yang ikut berkompetisi dalam pemilu 2019 atau sebaliknya malah mereka menginginkan munculnya pemimpin nasional baru,” kata Siti, saat dihubungi, Sabtu (24/3).Siti menegaskan, hasil…
Ilustrasi Hacker Jakarta – Pemerintah Amerika Serikat menuntut sembilan warga Iran dengan tuduhan serangan siber terhadap ratusan universitas, perusahaan, dan badan pemerintahan AS serta mencuri data untuk Iran. Menurut Wakil Jaksa Agung, Rod Rosenstein, sembilan orang tersebut terbukti berupaya meretas sistem-sistem komputer milik AS. “Departemen Kehakiman akan menyelidiki dan menghukum orang terbukti berupaya menyusupi sistem-sistem komputer kami dan mencuri properti intelektual,” kata Rod Rosenstein dilansir Anadolu. “Kasus ini penting karena menghentikan aktivitas peretasan mereka dan mencegah kasus-kasus berikutnya,” lanjutnya. Rosenstein menambahkan para peretas itu, yang beraksi secara global sejak 2013, diduga mencuri lebih dari 31 terabit dokumen-dokumen dari sekitar 140…
Puan Maharani Jakarta – Indonesian Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti dan mengembangkan nyanyian mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto di persidangan. Apalagi, Novanto menyebut nama dua elit PDIP, Puan Maharani dan Pramono Anung yang turut kecipratan uang terkait proyek e-KTP, yang dinilai sebagai fakta baru. “Yang menarik itu adalah ada nama baru yang muncul,” kata Koordinator Divisi Monitoring dan Peradilan ICW, Emerson Yuntho dalam diskusi, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/3/2018). KPK diminta mengusut keterlibatan pihak lain penerima uang panas e-KTP. Terlebih, para anggota DPR yang diduga menerima uang miliaran rupiah terkait penganggaran proyek senilai…
Presiden Jokowi Jakarta – Presiden Jokowi memberi lampu hijau kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dugaan keterlibatan Puan Maharani dan Pramono Anung dalam kasus korupsi e-KTP.Peneliti Indonesia Corruption Watch ICW) Emerson Yuntho mengatakan, Presiden Jokowi memberi sinyal kepada institusi pimpinan Agus Rahardjo Cs itu agar tidak ragu memberantas korupsi, jika memiliki cukup bukti yang kuat.”Betul Pak Jokowi kalau ada fakta cukup telusuri, ini jadi lampu hijau Komisi Pemberantasan Korupsi untuk jangan ragu tuntaskan e-KTP,” kata Emerson, dalam sebuah diskusi, di Kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (24/3).Kata Emerson, KPK tidak perlu ragu untuk menindak seluruh pihak yang diduga menerima bancakan…
Ilustrasi korupsi (foto: Forbes) Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru menyentuh 10 persen pihak-pihak yang menerima aliran dana e-KTP. Sementara 90 persen sisanya belum diusut oleh lembaga antikorupsi. “Nah baru 10 persen total pihak penerima dana e-KTP (yang diusut),” ungkap Koordinator Divisi Monitoring dan Peradilan Indonesian Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho dalam diskusi, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/3/2018). Bukan tanpa alasan hal itu disampaikan Emerson. Sebab, saat ini baru ada delapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK di kasus korupsi e-KTP. Padahal, dalam dakwaan dua mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto, ada sekira 72 nama yang disebut…
Ilustrasi korupsi (foto: Forbes) Jakarta – Kasus tindak kejahatan korupsi tidak mengenal partai oposisi atau koalisi pemerintah. Sebab, kasus korupsi akan berbagi rata kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan.Demikian disampaikan Peneliti Indonesia Corruption Watch ICW) Emerson Yuntho, dalam sebuah diskusi, di Kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (24/3).Menurutnya, Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) harus jeli dan menelusuri seluruh pihak yang disebut-sebut menerima bancakan kasus korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu.”Dalam konteks korupsi ngga pernah kenal partai oposisi pendukung pemerintah, semua korupsi dapat rata, kalau ngga rata pasti ada letupan kecil, makanya pas distribusi mereka coba buat semua pihak…
Politikus PDIP Masinton Pasaribu Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) telah menyiapkan mendampingi Joko Widodo (Jokowi) untuk Pilpres 2019. Sejauh ini ada tiga kader yang diklaim cakap menjadi Cawapres Jokowi. Politikus PDIP, Masinton Pasaribu menyebut tiga kader PDIP yang telah dipilih untuk menjadi Cawapres Jokowi itu berdasarkan hasil rapat internal. Itu dilakukan setelah PDIP resmi mengusung Jokowi sebagai Capres 2019. “Sejak diputuskan Pak Jokowi resmi capres, kan artinya PDIP mempersiapkan cawapres,” ungkap Masinton, di Cikini, Jakarta, Sabtu (24/3/2018). Namun, Masinton, belum mau menyebut terang nama tiga kader PDIP itu. PDI-P sendiri baru akan mengumumkan nama Cawapres pendamping Jokowi setelah…
E-KTP Jakarta – Keinginan Setya Novanto mendapat status justice collaborator (JC) menunjukkan jika yang bersangkutan bukan sebagai pelaku utama korupsi proyek pengadan e-KTP. Karena itu, Novanto harus membongkar dalang dari korupsi yang merugikan negara hingga tiliunan rupiah tersebut. “Dengan pengajuan dia sebagai JC, dia ingin mendeklarasikan bukan pelaku utama. Jangan-jangan di atas Setya Novanto ada penggerak dari proyek e-KTP ini,” ujar Koordinator Divisi Monitoring dan Peradilan Indonesian Corruption Watch Emerson Yuntho, dalam diskusi, di Jakarta, Sabtu (24/3/2018). Dikatakan Emerson, tak mengenal partai pendukung pemerintah atau bukan dalam kasus korupsi. Sehingga, siapapun dapat ikut kecipratan fulus dari proyek senilai Rp 5,9…
Gedung KPK RI (foto: Jurnas) Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wajib menyelidiki nyanyian Setya Novanto terkait aliran dana kasus korupsi e-KTP kepada Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung.Peneliti Indonesia Corruption Watch ICW) Emerson Yuntho mengatakan, KPK harus memproses setiap informasi tindak kejahatan korupsi termasuk yang disampaikan terdakwa kasus e-KTP Setya Novanto.”Perlu ditelusuri KPK, ngga bisa dipungkuri harus diproses, harus penyelidikan, info apapun wajib ditelusuri, benar atau tidak, itu harus dikejar oleh KPK,” kata Emerson, dalam sebuah diskusi, di Jakarta, Sabtu (24/3).Kata Emerson, pengungakapan sejumlah nama oleh mantan ketua umum Partai Golkar itu…