Author: Tim Redaksi

Ilustrasi sapi qurban (foto: Jurnas) Jakarta – Menjelang Hari Raya Idul Adha pada 1 September mendatang, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengimbau masyarakat teliti membeli hewan qurban. Selain bebas dari cacat fisik, calon hewan qurban harus bebas dari serangan penyakit. “Sertifikasi sehat dari Dinas Peternakan dan atau dokter hewan setempat sangat penting untuk memberikan jaminan, bahwa hewan qurban tidak mengidap penyakit menular tertentu, seperti antraks. Selain membahayakan kesehatan hewan, juga berbahaya bagi manusia,” ujar Ketua YLKI Tulus Abadi, Minggu (27/8) di Jakarta. Terkait penyembelihan, Tulus mengatakan hewan qurban harus dipotong oleh juru sembelih yang bersertifikat, serta dilakukan di rumah pemotongan…

Read More

Ilustrasi korupsi (foto: Forbes) Jakarta – Bos CV Sumber Laut Perkasa Basuki Hariman divonis hukuman tujuh tahun penjara dan Rp 400 juta subsider tiga bulan kurungan oleh majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Sementara Ng Fenny, sekertaris Basuki divonis lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan. Hal itu terungkap saat Ketua Majelis Hakim, Nawawi Pamolango saat membacakan amar putusan terdakwa Basuki Hariman dan Ng Fenny, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (28/8/2017). Majelis hakim menyatakan keduanya terbukti secara salah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Yakni, menyuap hakim Konstitusi Patrialis Akbar dan Kamaludin…

Read More

Tersangka pemberi keterangan palsu dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012, Miryam S Haryani, tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta Jakarta – Dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto membenarkan adanya permintaan uang terkait terkait proyek pengadaan e-KTP oleh mantan anggota Komisi II Miryam S Haryani. Permintaan uang itu untuk reses anggota DPR. Hal itu disamapiakan Irman dan Sugiharto saat bersaksi dalam sidang lanjutan kasus pemberian keterangan palsu dengan terdakwa Miryam di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (28/8/2017). “Pak Irman minta supaya dikasi kepada Miryam. Perintah itu disampaikan di ruang kerja Pak Irman,…

Read More

ICW Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menebar informasi hoax atau bohong. Hal itu terkait barang sitaan KPK dari sejumlah koruptor yang disebut tidak dilaporkan ke rumah penyimpanan barang sitaan negara (Rupbasan).Peneliti Devisi Hukum ICW Donal Pariz mengatakan, Pansus Angket KPK sengaja menyebarkan informasi bohong tersebut untuk memperlemah institusi pemberantasan korupsi pimpinan Agus Rahardjo Cs tersebut.”Jadi informasi ini sering hoax yang ditebar, hoax yang sengaja diciptakan untuk mengganggu dan black campaig terhadap KPK,” kata Donal, ketika dihubungi, Jakarta, Senin (28/8).Donal menegaskan, setiap barang sitaan dari hasil tindak kejahatan korupsi yang dilakukan oleh…

Read More

Gedung KPK RI (foto: Jurnas) Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melindungi saksi tanpa melakukan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hal itu dianggap menghambat tugas pokok dan fungsi LPSK.Demikian disampaikan Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai, dalam rapat dengar pendapat umum dengan Pansus Hak Angket KPK, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (28/8). Menurutnya, pendampingan saksi yang seharusnya dilakukan LPSK tidak berjalan karena KPK melakukan sendiri.”Saksi dilindungi (KPK) sendiri, harusnya bila ada saksi, sebaiknya dilindungi oleh LPSK karena kami lembaga secara khusus lindungi korban,” kata Abdul.Menurutnya, ada beberapa masalah yang dihadapi oleh LPSK dikarenakan adanya tekanan dari KPK dalam…

Read More

Pansus Hak Angket KPK Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai kinerja Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupwsi (KPK) hanya untuk mencari-cari kesalahan lembaga ad hoc tersebut.Menanggapi hal itu, Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, Pansus akan terus bekerja sesuai jadwal dan tetap fokus dengan penyelidikan yang meliputi aspek kelembagaan, kewenangan, SDM dan anggaran.”Melalui data dan fakta yang kami miliki diharapkan kedepan tercipta suatu lembaga yang benar dalam sistem hukum nasional kita yang berpucuk pada pengaturaan UUD 1945,” kata Agun, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (28/8).Sehingga, lanjut Agun, KPK taat pada aturan hukum dan HAM dalam menjalankan…

Read More

Susaningtyas NH Kertopati/Ant Jakarta – Kehadiran Kapal Selam Nagapasa 403 secara otomatis menambah komposisi kekuatan TNI Angkatan Laut (AL) Indonesia. Setidaknya, armada kapal selam dengan status operasional yang dimiliki TNI AL bertambah menjadi tiga. Pengamat militer dan intelijen Nuningtyas Nefo Handayani Kertopati membeberkan fungsi strategis Nagapasa 403 berdasarkan potensi yang melekat pada struktur kapal yang berasal dari galangan Korea Selatan tersebut. Secara umum, Nagapasa 403 memiliki fungsi seperti kapal selam perang biasanya. Menurutnya, Fungsi asasi kapal selam adalah intai taktis-strategis dan pemukul awal. “Dengan fungsi asasi tersebut, maka pola penggelaran dan pola pengerahan harus difokuskan pada efek penggentar. Pola gelar…

Read More

Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai Jakarta – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyebut tidak ada kewenangan bagi lembaga lain untuk mengelola safe house atau rumah aman bagi para saksi dan korban.Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan, yang berhak untuk mengelola rumah aman adalah LPSK. Hal itu sebagaimana diatur dalam UU 31/2014 yang menyebut bahwa salah satu kewenangan LPSK adalah mengelola rumah aman.”Kami belum menemukan aturan eksplisit yang menyebutkan lembaga lain punya kewenangan mengelola (safe house). Kalau diterjemahkan dari pasal tertentu silakan saja,” kata Abdul, disela-sela rapat dengar pendapat umum dengan Pansus Angket KPK, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (28/8).”Berdasarkan…

Read More

Ridwan Kamil Oleh : Hersubeno Arief* Dinamika jelang Pilkada Jawa Barat 2018 kian menarik. Walikota Bandung Ridwan Kamil (RK) yang diperkirakan sudah menjadi “kartu mati,” ternyata mencoba bangkit kembali. Posisinya bahkan kembali menguat. Adalah Partai Amanat Nasional (PAN) yang menjadi “nyawa baru” bagi RK. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN di Bandung, Jabar yang berlangsung awal pekan lalu (21-23 Agst), seperti sebuah oksigen, memberi nafas buatan bagi RK. Dia diberi panggung yang cukup spesial. RK berbicara berbagai “keberhasilan” program kerjanya di depan lebih dari 1.000 peserta rakernas yang terdiri dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah dan pimpinan daerah PAN se-Indonesia. Padahal sebelumnya…

Read More

Ketua DPR, Setya Novanto Jakarta – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP yang menjerat Ketua DPR sekaligus Ketua Partai Golkar Setya Novanto dan politikus Golkar Markus Nari sebagai tersangka. Upaya itu salah satunya dengan memanggil sejumlah saksi pada Senin (28/8/2017). Terkait kasus Setya Novanto, penyidik memanggil lima orang dengan beragam latar belakang sebagai saksi. Kelima orang saksi yang akan melengkapi berkas penyidikan Setya Novanto yakni, pejabat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Iman Bestari; mantan Kasubag Umum Pusat Data Informasi dan Telekomunikasi Kementerian Dalam Negeri, Raziras Rahmadilah. Kemudian Komisaris PT Softorb Technology Indonesia,…

Read More