Author: Tim Redaksi

Irjen Pol Arief Sulistyanto Jakarta – Mabes Polri membatalkan Surat Keputusan Kapolda Jabar soal penerapan kuota putra daerah dan nonputra daerah dalam rekrutmen calon siswa Akademi Kepolisian di Polda Jabar. “Membatalkan keputusan Kapolda Jabar Nomor 702 tentang persentase putra dan putri daerah dalam penetapan keputusan calon taruna terpilih,” kata Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Irjen Polisi Arief Sulistyanto di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, menyusul adanya kisruh seleksi calon siswa Akpol di Polda Jabar. Seleksi calon siswa Akpol di Mapolda Jabar, kata dia, diambil alih oleh Mabes Polri menyusul terjadinya protes dari orang tua calon siswa Akpol terkait dengan kebijakan…

Read More

Ganjar Pranowo Jakarta – Sejumlah legislator DPR disebut turut keciparatan uang terkait pembahasan anggaran proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Tak terkecuali salah satunya mantan Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo. Dugaan keterlibatan nama politikus PDIP yang kini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah itu termaktub dalam surat dakwaan dan tuntutan jaksa KPK terhadap terdakwa mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto. Dalam surat tuntutan jaksa KPK, aliran dana terkait proyek e-KTP ke Ganjar senilai 500.000 dollar USA. Saat kasus Irman dan Sugiharto bergulir ditahap penyidikan, Ganjar telah diperiksa penyidik. Kini Ganjar kembali berurusan dengan penyidik KPK terkait kasus…

Read More

Olly Dondokambey Jakarta – Mantan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, Olly Dondokambey tak masalah jaksa KPK tetap menyertakan namanya sebagai salah satu pihak turut menerima uang terkait proyek pengadaan e-KTP. Gubernur Sulawesi Utara asal PDIP itu pun tak mempersoalkan dugaan keterlibatan dirinya dalam kasus korupsi e-KTP. “Ya biarin saja,” kata Olly saat ditemui seusai diperiksa sebagai saksi untuk tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong, di Gedung KPK Jakarta, Selasa (4/7/2017). Dalam surat tuntutan terhadap dua terdakwa mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/6/2017), Jaksa KPK meyakini kebenaran…

Read More

Tambang Freeport Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah telah mengesahkan perpanjangan izin operasi PT Freeport. Sebab saat ini, negosiasi antara perusahaan multinasional asal Amerika Serikat (AS) tersebut dengan pemerintah sedang berlangsung. “Tidak benar Kementerian ESDM telah menyetujui perpanjangan izin operasi PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga 2041. Masalah perpanjangan izin operasi adalah salah satu topik pembahasan dalam perundingan antara pemerintah dan PTFI yang saat ini sedang berlangsung, dan belum tercapai kesepakatan,” kata Staf Khusus Menteri ESDM Hadi M Djuraid, Selasa (4/7) di Jakarta. Hadi juga menolak pernyataan Deputi Menteri BUMN Fajar Haryy Sampurno yang menyatakan bahwa Kementerian…

Read More

Ganjar Pranowo Jakarta – Jaksa Penuntutn Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi meyakini Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo turut kecipratan uang terkait pembahasan anggaran proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Penyebutan nama Ganjar itu seperti termaktub dalam surat tuntutan jaksa KPK untuk dua terdakwa mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto. Dalam surat tuntutan Irman dan Sugiharto, Ganjar disebut kecipratan 6.000 dollar AS. Saat itu, Ganjar Pranowo menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR. Sebelumnya, nama Ganjar disebut dalam surat dakwaan terdakwa Irman dan Sugiharto. Disinggung mengenai penyebutan namanya sebagai pihak penerima, Ganjar pasrah. Ia menyerahkan hal…

Read More

Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan hasil audit keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2006 hingga 2016 kepada Pansus Hak Angket KPK. BPK membuka jalan bagi Pansus Hak Angket KPK untuk menindaklanjuti dugaan penyimpangan keuangan tersebut.Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, hasil audit keuangan tersebut sebagaimana permintaan dari Pansus Hak Angket KPK kepada BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara.”Pemeriksaan yang kita lakukan dari tahun 2006-2016, jadi kita sampaikan apa yang kita temukan,” kata Moermahadi, saat jumpa pers bersama Pansus Hak Angket KPK, di Kantor BPK, Jakarta, Selasa (4/7).Moermahadi menjelaskan, berdasarkan UUD 1945 pasal 23E…

Read More

Ketua Pansus Angket KPK, Agun Gunanjar Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan hasil audit keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Pansus Angket DPR. Berdasarkan hasil audit tersebut diduga ada penyelewengan keuangan yang dilakukan KPK.Jika hasil penyelidikan Pansus Angket KPK menemukan adanya bukti penyelewengan keuangan tersebut, apakah akan merekomendasikan untuk pembubaran KPK?Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa enggan menjawab secara tegas terkait wacana pembubaran lembaga ad hoc tersebut.”Anda maunya apa, dikerjain saja belum, penyelidikan saja belum, jangan berandai-andai,” kata Agun, ketika ditanya soal pembubaran KPK, di Kantor BPK, Jakarta, Selasa (4/7).Agun berharap, agar Pansus Hak Angket KPK diberi…

Read More

Pansus Hak Angket KPK dan Pimpinan BPK Jumpa pers usai pertemuan tertutup Jakarta – Usai melakukan pertemuan tertutup dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku menemukan banyak hal yang perlu untuk ditindaklanjuti. BPK seolah membuka jalan bagi Pansus Hak Angket KPK.Demikian disampaikan Ketua Pansus Hak Angket KPK, Agun Gunandjar Sudarsa, saat jumpa pers usai pertemuan tertutup dengan pimpinan BPK, di Kantor BPK, Jakarta, Selasa (4/7).Meski demikian, Agun enggan membeberkan secara gamblang terkait temuan yang dimaksud. “Kami menemukan banyak hal yang perlu ditindaklanjuti, yang tidak bisa kami sampaikan secara spesifik,” kata Agun.Agun hanya menjelaskan, kedatangan Pansus…

Read More

Ketum PAN, Zulkifli Hasan Jakarta – Meski setuju dengan rencana pemindahan ibukota Indonesia dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, namun tidak tepat dilakukan pada 2018 mendatang.Begitu disampaikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/7). Menurutnya, wacana pemindahan ibukota sebaiknya dikaji ulang agar tidak terburu-buru.”Idealnya emang kan ibu kota di mana-mana tidak campur kota bisnis. Saya setuju idenya tapi kalau 2018 ya saya kira sulit,” kata Zulkifli, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/7).Selain itu, kata Zulkifli, pemindahan ibu kota juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. “Pindahin kecamatan aja perlu anggaran. Pindahin kecamatan aja butuh bangun kantor kecamatan…

Read More

Cak Imin menemui para petani tebu di kantor DPP PKB, Selasa (04/06). Jakarta – Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar, meminta Presiden Joko Widodo melindungi petani tebu sebagai bagian produk unggulan nasional. “Kebijakan berupa Peraturan Presiden atau Pemerintah (Perpres/PP) dibutuhkan petani tebu untuk memperkuat dihapusnya pajak petani sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK),” ujarnya seusai menerima petani tebu perwakilan Jawa Timur dan Jawa Tengah dipimpin Asmin selaku ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR) di DPP PKB Jakarta, Selasa (4/7). Saat ini, katanya, petani tebu resah dengan kebijakan pemerintah Cq Menteri Pertanian dan Perdagangan (Mentan & Mendag) terkait…

Read More