SURABAYA, KRJOGJA.com – UMKM di Indonesia, termasuk di DIY, mempunyai permasalahan yang harus dihadapi dan dicarikan solusinya. Permasalahan UMKM ini berkisar permodalan, pemasaran, inovasi dan kualitas produk, penguasaan teknologi digital, dan manajemen usaha. Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Timur (Jatim) Budi Hanoto di rumah dinas Jl . Raya Darmo Surabaya, Senin (14/2/2022).
“Dalam pengembangan UMKM tidak dapat dibebankan kepada pemerintah dan pelaku UMKM saja, namun diperlukan keterlibatan pemangku kepentingan yang lain,” tegas Budi Hanoto yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Departemen UMKM dan Perlindungan Konsumen BI, Kepala Perwakilan BI DIY dan Wakil Kepala Perwakilan BI New York.
Budi menyatakan pemangku kepentingan tersebut mencakup pentahelix yaitu Perguruan Tinggi, Dunia Usaha Pengusaha lainya, Organisasi Profesi, Lembaga Non Pemerintah dan Media Massa. Berbagai upaya agar UMKM tumbuh dan berkembang, kemudian kebijakan serta program pemerintah dalam pengembangan UMKM merupakan hal yang diperlukan. Selain itu, diperlukan keterlibatan pemangku kepentingan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.
“BI sendiri telah melaksanakan program pemberdayaan dan pendampingan UMKM agar dapat tumbuh dan berkembang menuju go digital dan go export. Dari pengamatan saya, keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengembangan UMKM sudah berjalan namun harus lebih ditingkatkan, khususnya dalam hal sinergitas dan kolaborasi agar hasilnya lebih optimal,” tuturnya.
Credit: Source link
