Caleg PDIP Suap Komisioner KPU, Demokrat : Semoga Hasto Tidak Terlibat

Jakarta, Jurnas.com – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Didi Irawadi mengaku yakin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan bersikap profesional dalam menangangi kasus yang menjerat Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan atas dugaan suap terkait pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024.

Menurut Didi, lembaga antirasuah itu tidak akan tebang pilih dalam menangani kasus dan mengungkap pihak lain yang terlibat meskipun pihak itu adalah yang dekat dengan kekuasaan.

“Serahkan langkah hukum sepenuhnya pada KPK, Saya yakin KPK akan profesional, sekalipun yang terlibat orang yang dekat dengan kekuasaan,” kata Didi kepada Wartawan, Sabtu (11/01/2020).

Agar dugaan suap yang melibatkan peserta dan penyelenggara pemilu itu terang benderang dan tidak menjadi fitnah di masyarakat, Didi pun meminta KPK untuk memanggil siapapun pihak – pihak yang diduga terlibat dalam perkara dugaan suap itu.

“Usut tuntas agar terang benderang,” kata Didi.

Pada kesempatan itu, Didi juga berharap, agar Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto tidak terlibat dalam pusaran kasus suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024.

“Semoga yang terlibat bukan sekjend PDIP Hasto,” harapnya.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan Wahyu dan Harun Masiku sebagai Tersangka. Wahyu diduga menjadi pihak yang menerima uang dari Caleg PDI-Perjuangan dari Dapil Sumsel I, Harun Masiku agar membantunya menjadi anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).

Selain Wahyu dan Harun, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya, yaitu mantan anggota Badan Pengawas Pemilu atau orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF) dan Saeful (SAE) yang membantu Harun.

Kasus suap itu pun, menyeret nyeret nama Hasto Kristiyanto lantaran dua staff Hasto dikabarkan ikut tertangkap oleh KPK pada kasus suap tersebut.

Hasto sendiri telah membantah kabar tersebut. Hasto menjelaskan bahwa seluruh staff sekretariat memang berada di bawah pertanggungjawaban sekjen.

“Kalau informasi itu benar maka yang bersangkutan itu, salah satu itu adalah kader PDIP dan sebagai kader PDIP dia bertindak seharusnya menjalankan garis-garis kebijakan ideologi partai termasuk untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum,” kata Hasto.

Sebagai sekjen, Hasto mengaku bertanggung jawab dalam membina seluruh staf, seluruh anggota, dan seluruh kader partai. Sehingga menjadi tindak para anggota dan kader partai, partai tentu saja ikut bertanggung jawab.

“Tetapi ketika itu sudah menyentuh persoalan hukum, partai tidak bertanggungjawab,” kata Hasto