Category: News

Politisi Golkar, Fayakhun Andriadi (Foto: Jurnas.com/Rangga Tranggana) Jakarta – Tersangka kasus dugaan suap pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) Fayakhun Andriadi (FA) menyerahkan uang Rp 2 miliar ke negara melaui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fayakhun mengembalikan uang itu melalui kuasa hukumnya. Demikian disampaikan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di kantornya, Jakarta, Kamis (19/7/2018).…

Juru bicara KPK Febri Diansyah Jakarta – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terkait ‎kasus dugaan suap sejumlah proyek di Kabupaten Tulungagung dan Kota Blitar. Setidaknya ada dua lokasi di Tulungagung yang disasar penyidik lembaga antikorupsi.‎ ‎”Hari ini KPK melakukan geledah terkait dengan kasus dugana suap terkait proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Tulungagung…

Facebook Inc California – Facebook akan memulai kampanyenya untuk mencegah platform tersebut dari informasi yang berbahaya, atau postingan yang dikhawatirkan memicu kekerasan. Dilansir dari AFP pada Kamis (19/7), kebijakan baru itu akan dimulai secara global dari Sri Langka, yang baru-baru ini diguncang oleh konflik antar agama, akibat informasi palsu di portal media sosial tersebut. “Ada…

Konferensi pers persiapan Munas IKA PMII di Jakarta Jakarta –  Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan membuka Musyawarah Nasional (Munas) ke-6 Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA-PMII) yang akan digelar di Jakarta 20-22 Juli di Jakarta. “Kami sudah mendapatkan konfirmasi dari pihak protokoler Istnana Negara. Presiden Jokowi diagendakan membuka Munas,” kata Sekretaris Panitia Munas, Sudarto…

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan barang bukti kasus dugaan suap politisi Partai Demokrat, Amin Santono (Foto: jurnas.com/Rangga Tranggana) Jakarta – Direktur CV Iwan Binangkit Ahmad Ghiast didakwa menyuap anggota DPR Amin Santono dan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian…

Mantan Wakil Presiden (Wapres) Boediono usai menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: Rangga Tranggana/jurnas.com) Jakarta – Mantan Menteri Keuangan, Boediono tak jika mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung pernah mengusulkan agar kewajiban Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dilakukan penghapusbukuan (write off) sebesar Rp 2,8 triliun. Namun, kata Boedino, ‎Syafruddin…

PDI Perjuangan Jakarta – Partai Golkar telah beranak pinak hingga melahirkan tujuh partai politik (Parpol) yang siap bertarung dalam Pemilu 2019. Sehingga bisa disebut PDI Perjuangan (PDIP) saat ini dalam kepungan Partai Golkar. Demikian disampaikan Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Eva Kusuma Sundari, dalam sebuah diskusi bertajuk “Bacaleg Lompat Partai, DPR Banjir PAW, Ganggu Kinerja?”, di…

Politikus PDIP, Eva Kusuma Sundari (kanan) dan Politikus Golkar Zainudin Amali (kiri) Jakarta – Dalam rangka menghadapi Pemilu 2019, sejumlah partai politik (Parpol) “membeli” alias menarik calon anggota legislatif (Caleg) dari partai lain yang sudah duduk di DPR. Apa penyebabnya? Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Eva Kusuma Sundari mengatakan, perpindahan kader partai itu menganalogikan dengan…

Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean Jakarta – Meski peluangnya cukup kecil, wacana pembentukan poros ketiga dalam kontestasi Pilpres 2019 masih terbuka lebar. Namun, poros baru tersebut baru bisa terealisasi setelah Presiden Jokowi mengumumkan calon wakil presiden (Cawapres). Demikian disampaikan Ketua DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, Jakarta, Kamis (19/7). Menurutnya, penentuan poros…

Mantan Wakil Presiden (Wapres) Boediono usai menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: Rangga Tranggana/jurnas.com) Jakarta – Mantan anggota Komite Kebijakan Sektor Keuangan (‎KKSK) sekaligus mantan Menteri Keuangan Boedino tak membantah jika mantan Kepala Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Temenggung pernah mengusulkan agar kewajiban Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) senilai Rp 4,8 triliun dilakukan…