Daniel Johan Pastikan Konflik Rohingya Adalah Persoalan Politik

by

in
Daniel Johan Pastikan Konflik Rohingya Adalah Persoalan Politik

Daniel Johan/antara

Jakarta – Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Hikmah Budhi (PB HB) Daniel Johan menyampaikan krisis kemanusiaan yang terjadi di kawasan Khiranie, Myanmar murni persoalan politik. Menurutnya, aksi militer dan kekerasan sipil terhadap warga muslim Rohingya bukan faktor ketegangan antar agama.

“Persoalan di Myanmar adalah isu politik dan militer, bukan masalah agama,” ujar Daniel di Wihara Dharma Bakti di Grogol, Jakarta Barat, Minggu (3/9/2017).

Daniel mengecam pemimpin kekuasaan Myanmar yang notabene peraih nobel perdamaian Aung San Suu Kyi tak bergeming melihat pembantaian muslim Rohingya di depan mata. Ia mengingatkan agar Aung San Suu Kyi segera ambil kendali cipta situasi damai di kawasan yang selama ini menjadi medan pesakitan bagi warga muslim Rohingya.

“Bahwa pemerintahan Myanmar di bawah kepemimpinan Aung San Suu Kyi harus segera bertindak cepat untuk menuntaskan persoalan ini sampai ke akarnya,” jelasnya. 

Wakil Sekjend DPP PKB tersebut ancam keluarkan somasi cabut hadiah nobel perdamaian bagi Aung San Suu Kyi jika tetap gagal selesaikan krisis kemanusiaan Rohingya.

“Jika Suu Kyi tidak dapat segera memutuskan langkah-langkah penyelesaian konflik secara komprehensif, maka saya mengusulkan pencabutan hadiah Nobel Perdamaian karena ia gagal menyelesaikan krisis kemanusiaan di negerinya,” ucapnya.

Selain itu Daniel juga berharap pemerintah Myanmar segera dan secara serius memulihkan keamanan dan menjaga kedamaian bagi semua tanpa diskriminasi.

“Hentikan adu domba antar masyarakat dengan menggunakan isu agama, dan adili semua pelaku kekerasan secara tegas tanpa pandang bulu, serta menagih komitmen Myanmar terhadap Hak Asasi Manusia,” tegas Daniel.

TAGS : Hikmah Budhi PKB Daniel Johan Rohingya

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/21182/Daniel-Johan-Pastikan-Konflik-Rohingya-Adalah-Persoalan-Politik/