JawaPos.com – Transaksi belanja di sejumlah negara tetangga bakal semakin mudah. Tidak perlu khawatir jika tidak membawa uang tunai. Cukup dengan memindai melalui ponsel. Itu seiring dengan pemberlakuan quick response code Indonesian standard (QRIS) lintas negara.
Sebelumnya pada 29 Mei 2022, lima gubernur bank sentral, yakni dari Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina, berkomitmen untuk menyambungkan sistem pembayaran. Memastikan penerapan cross-border payment menggunakan QRIS atau fast payment di lima negara tersebut.
Nah, kemarin (29/8) implementasi pembayaran berbasis QR code lintas negara (cross-border QR payment linkage) antara Indonesia dan Thailand resmi berlaku. Kerja sama itu diawali dengan fase uji coba pada 17 Agustus 2021. Kemudian, dilanjutkan dengan fase implementasi yang melibatkan 76 penyedia jasa sistem pembayaran dari kedua negara.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menjelaskan, lewat inisiatif itu, masyarakat di Indonesia dan Thailand dapat menggunakan aplikasi pembayaran yang terdapat pada gawai. Caranya dengan memindai Thai QR Codes dan QRIS dalam melakukan transaksi pembayaran di merchant. BI dan Bank of Thailand (BoT) juga menyepakati inisiasi kolaborasi transfer antarnegara (cross border transfer) melalui fast payment.
Bagi Indonesia, inisiatif tersebut merupakan milestone Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 dalam mendorong penggunaan mata uang lokal. Selain itu, memberikan lebih banyak pilihan bagi pengguna transaksi pembayaran lintas negara sekaligus memegang peran penting dalam meningkatkan efisiensi transaksi. Lalu, mempromosikan ekonomi digital dan inklusi keuangan serta memperkuat stabilitas makroekonomi melalui penggunaan mata uang lokal yang lebih luas. ”Sehingga untuk transaksi pariwisata, perdagangan UMKM, sudah bisa menyambungkan QR,” beber pria asal Sukoharjo itu.
Dalam kesempatan tersebut, BI juga menyepakati kerja sama dengan Monetary Authority of Singapore (MAS) dan penerapan pembayaran berbasis cross-border QR payment linkage antara Indonesia dan Singapura. Kerja sama itu memfasilitasi pengguna dalam melakukan pembayaran ritel secara instan, aman, dan efisien dengan memindai kode QRIS atau kode QR NETS yang ditampilkan merchants.
Konektivitas pembayaran antara Indonesia dan Singapura akan memberdayakan individu dan bisnis. Terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk melakukan perdagangan lintas negara, e-commerce, dan transaksi keuangan lainnya secara efisien.
Rencananya, implementasi kerja sama itu berlaku mulai paro kedua 2023. ”Dengan harapan akan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata. Seiring dengan kembali aktifnya arus perjalanan internasional,” kata Perry. Arus kunjungan antar kedua negara tercatat 1,9 juta pengunjung dari Singapura ke Indonesia dan 3,1 juta pengunjung dari Indonesia ke Singapura.
Inisiatif linkage code QR akan dilakukan melalui kolaborasi perwakilan industri kedua negara yang berada di bawah arahan bersama BI dan MAS. Termasuk Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), RAJA (Rintis, Artajasa, Jalin, dan Alto), dan NETS.
BI dan MAS juga menandatangani nota kesepahaman untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral kedua negara. Seperti transaksi perdagangan dan investasi langsung.
Gubernur Bank Sentral Thailand Sethaput Suthiwartnarueput menyampaikan, ASEAN Payment Connectivity Initiative menunjukkan komitmen bersama untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan pembayaran lintas negara yang semakin inklusif. Cross-border QR memungkinkan konsumen dan pedagang di kedua negara dapat melakukan transaksi pembayaran barang dan jasa melalui QR code secara instan, aman, dan efisien.
Ke depan, kerja sama pembayaran lintas negara diintegrasikan dengan fast payment systems yang terdapat pada kedua negara. Yakni, BI Fast dan Thailand’s PromptPay yang telah memiliki lebih dari 70 juta pengguna.
Kartu Kredit Pemerintah
Selain quick response code Indonesian standard (QRIS) lintas negara, kemarin dilakukan peluncuran kartu kredit pemerintah (KKP) domestik. Menurut Perry Warjiyo, KKP domestik merupakan skema pembayaran berbasis kredit untuk memfasilitasi transaksi pemerintah pusat dan daerah yang efektif diimplementasikan mulai 1 September 2022.
Pada tahap awal, penerbitan instrumen pembayaran itu dilakukan Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara). Yakni, BNI, BRI, dan Bank Mandiri. Yang kemudian akan diperluas ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) secara bertahap. ”Implementasi KKP domestik ini dilakukan melalui interkoneksi quick response code Indonesian standard (QRIS),” paparnya.
Presiden Joko Widodo menyatakan, perkembangan ekonomi digital begitu pesat. Indonesia pun tidak mau kalah. Menurut dia, percepatan inovasi teknologi dan transformasi digital menjadi salah satu strategi memulihkan perekonomian Indonesia. ”Saya mengapresiasi kartu kredit pemerintah domestik dan juga QRIS, QR code Indonesian standard, yang diluncurkan Bank Indonesia,” ujarnya.
Jokowi meminta gubernur BI dan direktur bank Himbara untuk mendampingi program anyar tersebut. Pendampingan perlu dilakukan untuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Dengan adanya KKP, kata Jokowi, ada kecepatan pembayaran dalam belanja pemerintah. Dia menyadari selama ini pembayaran dari pemerintah selalu mundur. ”Dengan kartu kredit ini, mestinya begitu transaksi, langsung bayarnya,” ungkapnya.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga berpesan agar belanja yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah memperhatikan asal produk. Bahkan, Jokowi mengharuskan jajarannya untuk memberikan perhatian pada produk buatan dalam negeri. ”Sangat bodoh sekali kalau uangnya yang dikumpulkan pemerintah, baik dari pajak maupun PNBP, masuk menjadi APBN, masuk menjadi APBD, kemudian belanjanya produk-produk impor,” tegasnya.
Terkait dengan QRIS, Jokowi meminta agar bisa dikoneksikan antarnegara. Jika terealisasi, itu akan memudahkan UMKM, pariwisata, dan pegiat ekonomi lain. ”Saya harapkan terjadi efisiensi dan kita tidak hanya menjadi pasar,” katanya.
Credit: Source link
