Presiden Iran, Hasan Rouhanu dan Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif (Vahid Salemi/AP).
Doha, Jurnas.com – Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif mengkritik rencana Amerika Serikat (AS) untuk melabeli Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris.
“AS tidak dalam posisi untuk (..) mulai menyebut orang lain sebagai organisasi teror dan kami menolak segala upaya AS dalam hal ini,” katanya kepada wartawan di sela konferensi di Doha pada Rabu (1/5).
“AS mendukung teroris terbesar di kawasan itu, yaitu Israel,” sambungnya, dilansir dari Al Jazeera.
Presiden Donald Trump berusaha membuatkan kebijakan untuk menunjuk Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris asing, Gedung Putih mengatakan pada Selasa (30/4), yang akan mengarah pada sanksi terhadap G-30-S.
“Presiden telah berkonsultasi dengan tim keamanan nasional dan para pemimpinnya di kawasan yang berbagi keprihatinannya, dan penunjukan ini sedang berjalan melalui proses internal,” kata sekretaris pers Gedung Putih Sarah Sanders lewat email.
Presiden Mesir, Abdel Fattah el-Sisi telah mendesak Trump untuk mengambil langkah tersebut selama kunjungan 9 April ke Gedung Putih, New York Times melaporkan pada Selasa (30/4), mengutip para pejabat yang mengetahui masalah tersebut.
Setelah pertemuan itu, Trump memuji Sisi sebagai “presiden besar,” ketika kelompok politisi AS yang bipartisan mengangkat kekhawatiran tentang catatan Sisi tentang hak asasi manusia.
Dalam sebuah pernyataan di situs webnya, Ikhwanul Muslim, atau Ikhwan al-Muslimin, menolak langkah yang direncanakan, dengan mengatakan: “Ikhwanul Muslimin akan tetap lebih kuat – melalui rahmat dan kekuatan Tuhan – daripada keputusan apa pun.”
“Kami akan tetap … teguh dalam pekerjaan kami sesuai dengan pemikiran kami yang moderat dan damai dan apa yang kami yakini benar, untuk kerja sama yang jujur dan konstruktif untuk melayani masyarakat tempat kami tinggal, dan kemanusiaan sebagai satu kesatuan,” sambungnya.
Didirikan di Mesir pada 1928, Ikhwan adalah salah satu gerakan Islam tertua dan paling berpengaruh di dunia. Ini berkuasa dalam pemilihan bebas modern pertama Mesir pada 2012. Setelah lama menjabat, Presiden Hosni Mubarak mengundurkan diri di tengah pemberontakan rakyat.
Gerakan itu dinyatakan sebagai “kelompok teror” oleh Mesir pada 2013 setelah el-Sisi memimpin kudeta militer terhadap Mohamed Morsi, seorang anggota Ikhwan dan presiden pertama yang dipilih secara demokratis di negara itu.
Kudeta itu menggerakkan tindakan keras terhadap organisasi itu. Ribuan anggota kelompok itu ditangkap, dan ratusan lainnya dihukum mati yang digambarkan kelompok-kelompok hak asasi manusia sebagai persidangan palsu.
Dua sekutu terdekat Mesir, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, juga masuk daftar hitam kelompok itu tetapi beberapa kekuatan barat, termasuk Amerika Serikat, tidak, karena alasan hukum dan kebijakan.
Namun sejak pemilihan Trump, pemerintah Sisi berulang kali mendesak AS memasukkan kelompok itu sebagai teroris. Kemudian Maret 2017, Kairo mengirim puluhan anggota parlemen, mantan diplomat dan pakar hukum internasional ke Washington untuk meyakinkan AS.
The New York Times mengatakan, Menteri Luar Negeri, AS Mike Pompeo dan Penasihat Keamanan Nasional John Bolton mendukung gagasan itu.
Namun, Pentagon, staf keamanan nasional, pengacara pemerintah dan pejabat diplomatik menyuarakan keberatan hukum dan kebijakan,dan telah berusaha keras menemukan langkah yang lebih terbatas yang akan memuaskan Gedung Putih.
Departemen Luar Negeri AS sebelumnya telah menyarankan agar melarang gerakan karena “struktur yang longgar dan ikatan politik yang jauh di Timur Tengah”.
TAGS : Ikhwanul Muslimin Kelompok Teroris Amerika Serikat Mesir
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin
Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/51945/Iran-Kecam-Rencana-AS-Labeli-Ikhwanul-Muslimin-sebagai-Teroris/