indopos.co.id – Puncak musim hujan kembali disampaikan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada awal Desember 2020, bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprakirakan mengalami puncak musim hujan di Januari dan Februari 2021.
Terkait hal itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan siap siaga terhadap potensi bencana hidrometeorologi.
Melihat kejadian bencana hidrometeorologi, data BNPB) dari 1 Januari hingga 11 Desember 2020 mencatat bencana banjir mengakibatkan sebanyak 795.563 rumah terendam, serta rumah rusak berat 7.224 unit, rusak sedang 3.479 dan rusak ringan 12.735. Bencana hidrometeorologi juga berdampak pada jatuhnya korban meninggal 224 jiwa, hilang 26, luka-luka 271 dan mengungsi atau terdampak mencapai 4,19 juta.
“Terkait dengan peristiwa bencana hidrometeorologi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengharapkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan bersama, baik pemerintah dan masyarakat, dalam mencegah dan mengantisipasi dampak bencana yang mungkin terjadi,” jelas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati, dalam keterangan persnya, Sabtu (12/12/2020).
Dampak La Nina dapat memicu curah hujan yang jauh lebih tinggi dibandingkan kondisi normal sehingga potensi banjir, banjir bandang dan tanah longsor ke depan perlu diwaspadai. Di samping itu, BMKG memprediksikan puncak musim hujan pada Januari hingga Februari 2021.
“Sekali lagi, kondisi ini membutuhkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan setiap individu, setiap anggota keluarga dan komunitas,” pungkasnya.
Menyikapi potensi bencana ini, BNPB telah menyampaikan arahan kesiapsiagaan kepada seluruh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di seluruh provinsi. Tentu hal ini diteruskan hingga BPBD di tingkat kabupaten dan kota di seluruh Tanah Air. Upaya dini pencegahan dan mitigasi harus dilakukan untuk mengurangi atau pun menghindari dampak bencana.
Pada September 2020 lalu, BNPB melalui Deputi Bidang Pencegahan Lilik Kurniawan memberikan arahan kepada pemerintah daerah untuk melakukan koordinasi secara berkala dengan dinas terkait dan aparatur kabupaten dan kota di daerah setempat.
Dia berharap pemerintah daerah untuk melakukan monitoring terhadap informasi peringatan dini cuaca dan potensi ancaman bencana melalui beberapa situs dari Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) serta BNPB.
“Meenyebarluaskan informasi peringatan dini bahaya banjir, banjir bandang dan tanah longsor kepada masyarakat, khususnya yang bermukim di wilayah yang berisiko tinggi,” pungkasnya.(dai)
Credit: Source link
