Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Jakarta, Jurnas.com – Pro dan kontra terkait Revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disinyalir mengarah pada pendeskreditan Presiden Joko Widodo.
Terkait hal ini, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya tak bisa tinggal diam bila pribadi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diserang.
“Kami mengkritik keras mereka-mereka yang menggunakan hal (hinaan, red) tersebut sebagai upaya mendiskreditkan presiden,” kata Hasto, Minggu (15/9/2019).
Hasto mengaku mau bicara soal polemik KPK karena sudah ada pihak-pihak tertentu yang menyerang Presiden Jokowi secara pribadi.
Ia mendapat informasi adanya media massa tertentu yang secara kurang etis menampilkan karikatur bergambar Jokowi dan pinokio.
“Sebenarnya dari aspek etika, tidak memenuhi ketentuan sopan santun itu,” imbuh Hasto.
Bagi PDI Perjuangan, Presiden Jokowi telah bertindak tepat, termasuk soal revisi UU KPK. Bahkan Jokowi telah melakukan dialog dengan KPK secara intens, tetapi pada saat bersamaan juga mengharapkan adanya kepastian hukum agar kekuasaan yang tanpa batas itu memiliki mekanisme check and balance.
Dengan begitu, jelas Hasto, pemeriksaan korupsi ke depan dilakukan dengan lebih progresif tetapi disertai dengan komitmetn yang tinggi dari seluruh aparat penegak hukum untuk tidak melanggar hukum.
“Dengan demikian nanti tidak ada lagi mereka yang ditetapkan sebagai tersangka dengan tergesa-gesa, tidak ada lagi penyadapan dilakukan tidak sesuai dengan prosedur. Selama ini, penyadapan itu bisa dipakai karena kepentingan-kepentingan politik tertentu,” ucapnya.
Hasto juga bertanya, siapa yang memastikan presiden tidak disadap (KPK, red)? Siapa yang memastikan wakil presiden tidak disadap? Sampai sekarang tak jelas.
“Jadi kami berikan dukungan sepenuhnya kepada presiden. Pak Jokowi tidak sendirian. Pak Jokowi itu sebelum mengambil keputusan itu beliau mempertimbangkan dengan dalam, mendengar masukan dari banyak pihak,” ungkap Hasto.
“Ketika Pak Jokowi telah mengambil keputusan itu, artinya pertimbangannya sangat matang dan itu semua didedikasikan bagi upaya suci untuk memberantas korupsi itu dengan benar, bukan dengan tidak melanggar hukum,” tuntas Hasto.
TAGS : Karikatur Pinokio Revisi UU KPK
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin