JawaPos.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengklaim akan terus mendorong utilisasi dan inovasi digital di berbagai bidang sebagai bentuk upaya adaptasi. Hal ini termasuk di sektor publik melalui tata kelola digital government.
Kemudian, gagasan tersebut akan diimplementasikan dengan percepatan pembangunan smart city dan pusat data nasional. Adapun terkait program pengembangan smart city, hingga akhir tahun 2020, Kemenkominfo menyebut telah melakukan pendampingan terhadap 100 Kabupaten Kota, dengan 98 Kabupaten Kota di antaranya berlanjut hingga tahap evaluasi.
Pada tahun 2021, total terdapat 48 Kabupaten Kota yang mengikuti program smart city, di mana 7 di antaranya merupakan Kabupaten Kota yang sebelumnya sudah pernah mengikuti program dan membutuhkan pengulangan pendampingan.
“Di tahun 2021, terdapat tambahan sebanyak 48 Kabupaten Kota di Kawasan Pariwisata Nasional dan Ibu Kota Negara Baru yang mengikuti program Gerakan Menuju Smart City dan telah menyelesaikan masterplan kota cerdas melalui pendampingan oleh Kementerian Kominfo,” jelas Juru Bicara Kementerian Kominfo, Dedy Permadi di Jakarta, belum lama ini.
Dengan demikian, lanjut Dedy, Kemenkominfo telah melakukan pendampingan smart city bagi 141 Kota Kabupaten di seluruh Indonesia sebagai Government Chief Technology Officer dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
SPBE sendiri dikatakan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Kemenkominfo juga akan melakukan tahapan pra-pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) di tahun ini sembari mengoperasikan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
“Saat ini PDNS telah memfasilitasi penyimpanan data bagi beberapa aplikasi untuk penanganan COVID-19, seperti PeduliLindungi, SiLacak, PCare, dan juga PDNS dimanfaatkan untuk penyimpanan data 223 Instansi Pemerintahan Pusat dan Daerah,” terang Dedy.
Pada tahun 2022 mendatang, Kementerian Kominfo menargetkan perluasan jangkauan program Smart City serta melakukan evaluasi terhadap keseluruhan Kabupaten Kota yang telah mengikuti program ini.
“Kami juga menargetkan groundbreaking Pusat Data Nasional (PDN) Pemerintah (Government Cloud) pertama di Bekasi di tahun 2022,” pungkas Dedy.
Credit: Source link
