JawaPos.com-Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memastikan diri tak ada perpecahan di internal partainya. Meskipun baru terjadi pergantian ketua umum. Plt Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono menegaskan, PPP tidak sedang berkonflik, bersengketa, ataupun berselisih. Menurutnya, siapa pun pimpinan dan pengurus PPP harus tetap solid.
’’PPP ini tempat perjuangan kita yang didirikan oleh para ulama untuk menjadi wadah umat, guna mencapai cita-cita agar rakyat sejahtera lahir batin. Maka, tidak ada tujuan selain kesejahteraan masyarakat apalagi untuk hal pribadi,” kata Mardiono kepada wartawan, Jumat (9/9).
Menuru Mardiono, terselenggaranya Mukernas di Banten beberapa waktu lalu yang menghasilkan keputusan baru telah melalui proses panjang, serta melibatkan semua komponen partai. ’’Partai ingin Pak Suharso menyelesaikan masalah yang timbul dan fokus menjalankan amanahnya sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di kabinet Indonesia Maju,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Banten, Subadri Ushuludin mengatakan hal yang sama. Baginya partai dalam keadaan solid meski baru saja terjadi pergantian ketua umum.
Menurutnya, pergantian ketua umum adalah hal yang wajar. Apalagi, Suharso Monoarfa diketahui telah membuat gaduh partai, dengan amplop kiai yang menjadi kontroversi. “Ada banyak hal yang melatarbelakangi pemberhentian Pak Suharso. Jadi, tidak dengan serta-merta dipecat tapi berangkat dari sebab akibat,” kata Subadri.
Subadri menyebut, elektabilitas PPP beberapa waktu terakhir juga terus menurun. Sehingga para majelis partai harus mengambil langkah cepat untuk membenahinya. ’’Saya tidak membayangkan jika para majelis di DPP tidak mengambil langkah cepat. Di daerah pun telah banyak demo dari berbagai pihak, terutama penyelamatan kiai. Maka, kami pun akan tunduk dengan keputusan Mukernas Senin (5/9) lalu,” ungkapnya.
Sebagaimana diketahui, Suharso Monoarfa diberhentikan dari jabatannya, sebagai ketua umum DPP PPP. Suharso diberhentikan dari posisi Ketum DPP PPP masa bakti 2020-2025 melalui rapat mahkamah partai yang digelar pada 2-3 September 2022.
’’Mahkamah partai melakukan rapat dan mengeluarkan pendapat mahkamah partai, menyepakati usulan tiga pimpinan majelis untuk memberhentikan saudara Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP masa bakti 2020-2025,” kata Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP Usman M Tokan dalam keterangannya, Senin (5/9).
Mahkamah partai, lanjut Usman, menerima usulan tiga majelis PPP untuk memberhentikan Suharso yang dinilai telah menimbulkan kegaduhan di internal partai. Tiga majelis yang dimaksud yakni Majelis Syariah, Majelis Kehormatan dan Majelis Pertimbangan. Ketiga Pimpinan Majelis PPP mengeluarkan surat fatwa, pada 30 Agustus 2022 dengan kewenangannya yang meminta agar Suharso diberhentikan dari jabatan Ketua Umum PPP. (*)
Editor : Dinarsa Kurniawan
Reporter : Sabik Aji Taufan
Credit: Source link
