Mendagri, Tjahjo Kumolo
Jakarta – Usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo terkait dua perwira tinggi Polri sebagai pejabat gubernur Sumatera Utara (Sumut) dan Jawa Barat (Jabar) bakal menimbulkan kekisruhan politik di tanah air.
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (31/1). Menurutnya, jika pejabat gubernur berasal dari perwira tinggi Polri aktif, maka akan menimbulkan berbagaimacam spekulasi politik.
“Kalau rangkap jabatan nanti menimbulkan persepsi politisnya melebar, ada yang menarik ke dwi-fungsi ABRI, ada yang menarik ketidakindependenan,” kata Taufik.
Ia menjelaskan, berbagaimacam persepsi publik akan bermunculan. Untuk itu, Ia menyarankan agar Mendagri menunjuk pejabat gubernur dari purnawirawan Polri atau TNI.
“Seorang purnawirawan bisa ditugasi pemerintah untuk menjaga stabilitas politik dalam kaitan menjaga netralitas di daerah tertentu,” tegas politikus PAN itu.
Diketahui, dua perwira yang diusulkan adalah Asisten Operasi (Asops) Kapolri Inspektur Jenderal M Iriawan yang diproyeksikan menjabat Gubernur Jabar dan Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Martuani Sormin yang diusulkan sebagai Penjabat Gubernur Sumut.
Dimana, masa jabatan Gubenur Jabar Ahmad Heryawan berakhir pada 13 Juni 2018. Sementara Gubernur Sumut Tengku Erry berakhir pada 17 Juni 2018.
TAGS : Pilkada 2018 Polri TNI Mendagri
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin
Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/28547/Mendagri-Disebut-Bakal-Menimbulkan-Kisruh-Politik/