JawaPos.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah merancang defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 pada kisaran Rp 562,6 triliun hingga Rp 596,7 triliun atau 2,81-2,95 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pada saat yang sama, APBN juga akan tetap mendukung pemulihan ekonomi dan juga terus mendukung program-program pembangunan nasional
“Ini artinya kita akan melaksanakan Undang-Undang 2 Tahun 2020 di mana defisit APBN tahun 2023 akan kembali dibawah 3 persen,” kata dia dikutip, Jumat (15/4).
Ia memaparkan, pendapatan negara diperkirakan mencapai 11,28 persen hingga 11,76 persen dari PDB atau kisaran Rp 2.255,5 triliun hingga Rp 2.382,6 triliun. Sementara, belanja negara tahun depan didesain pada kisaran 14,09 persen hingga 14,71 persen dari PDB atau antara Rp 2.818,1 triliun hingga Rp 2.979,3 triliun.
“Belanja negara tersebut terdiri dari belanja pusat yaitu antara Rp2.017 triliun hingga Rp2.152 triliun, dan transfer ke daerah yang akan berkisar antara Rp800 triliun hingga Rp826 triliun,” imbuhnya.
Dalam desain APBN, dirinya menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, seperti kenaikan inflasi dan pengetatan moneter. Hal ini berdampak pada sisi utang yang akan dikelola, baik tekanan dari sisi jumlah bunga utang maupun cicilan yang harus dibayar.
“Ini yang harus kita pertimbangkan sebagai bagian untuk mendesain APBN 2023 kembali menuju pada defisit di bawah 3 persen yaitu agar jumlah kebutuhan untuk menerbitkan surat utang bisa diturunkan secara bertahap namun tetap berhati-hati,” ujar Menkeu.
Editor : Nurul Adriyana Salbiah
Reporter : Saifan Zaking
Credit: Source link