Ketum PAN, Zulkifli Hasan
Jakarta – Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung wacana Pilkada langsung dikembalikan ke DPRD. Hal itu dinilai untuk mengantisipasi terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap calon kepala daerah.
Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan mengatakan, seluruh partai politik di DPR telah setuju Pilkada dikembalikan ke DPRD. Hal itu juga untuk menekan biaya politik.
“Karena kalau begini caranya tidak usah OTT, tangkap aja semua, biayanya mahal, Jatim, Jateng Jabar berapa saksinya, 90 ribu orang ratusan miliar, negara ngga jamin kan, negara tidak menanggung, dari mana uangnya, kan partai politik ngga boleh cari uang,” kata Zulkifli, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/4).
Menurutnya, sudah waktunya untuk memperbaiki sistem pelaksanaan Pilkada serentak di tanah air. Jika tidak, maka tindak kejahatan korupsi akan terus terjadi. “Jadi sistemnya harus diperbaiki, kalau tidak diperbaiki kan begini terus,” tegasnya.
“Dulu sudah semuanya oleh DPRD kan di DPR sudah setuju, cuman SBY keluarkan Perppu. Jadi saya kalau dikembalikan ke DPRD, oke,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai politik biaya tinggi dalam demokrasi Indonesia telah menjadi salah satu pemicu korupsi di berbagai sektor. Karenanya, sistem demokrasi pemilihan langsung yang menyebabkan politik biaya tinggi perlu dikaji ulang.
Bamsoet berpandangan, untuk menekan politik biaya tinggi, mungkin perlu dikaji lebih dalam pemilihan Kepala Daerah dikembalikan kepada DPRD. Sehingga, KPK maupun aparat hukum lain juga akan lebih mudah mengawasinya.
“Selain mengurangi beban biaya politik, pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD sama sekali tak bertentangan dengan prinsip demorasi yang kita anut,” ujar Bamsoet saat menerima Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) di ruang kerja Pimpinan DPR RI, Jakarta, (5/4).
TAGS : Ketum PAN Zulkifli Hasan Pilkada 2018
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin
Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/32137/PAN-Setuju-Pilkada-Dikembalikan-ke-DPRD/
