JawaPos.com – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan melakukan penghentian ekspor listrik dengan energi baru terbarukan (EBT). Ini dilakukan dalam rangka menjaga ketahanan energi di tanah air.
“Indonesia tahun 2025, minimal 25 persen dari total pemakaian energinya harus menggunakan energi baru terbarukan. Kalau negara kita aja belum cukup, ngapain ekspor? Kita optimalkan penggunaan energi baru terbarukan di dalam negeri,”kata Bahlil dalam keterangan tertulis, Jumat (3/2).
Selain itu, Bahlil juga menyampaikan bahwa tahun ini pemerintah Indonesia masih terus melanjutkan upaya percepatan hilirisasi dengan menghentikan ekspor komoditas primer yaitu bauksit.
Kemudian, akan dilanjutkan dengan penghentian ekspor timah. Hal ini menjadi upaya nyata pemerintah untuk mendorong hilirisasi industri.
“Indonesia terus bergerak ke arah industri yang ramah lingkungan. Ke depannya investasi didorong pada sektor hilirisasi yang masif. Sesuai arahan Bapak Presiden, kita harus terus maju,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bahlil menegaskan soal World Trade Organization atau WTO, pemerintah mengaku tidak segan untuk mengajukan banding. Terlebih Indonesia memang tidak bisa didikte negara manapun.
“Kita mulai stop ekspor bauksit dan selanjutnya ke sektor timah dan gas. Kita akan bangun ekosistem untuk methanol, soda gas, blue amonia di Papua Barat. Ini betul-betul sekarang yang menjadi fokus kita,” tegas Bahlil.
Untuk diketahui, per 1 Januari 2022 pemerintah resmi menghentikan ekspor bahan mentah nikel. Akibat kebijakan itu kemudian, Indonesia digugat Uni Eropa WTO hingga dinyatakan kalah.
Namun, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia akan melakukan banding usai kalah dalam gugatan terkait larangan ekspor nikel di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Hal ini sebagaimana komitmen pemerintah dalam program hilirisasi industri guna menambah nilai ekspor nikel.
“Meskipun kita kalah di WTO, kalah kita urusan nikel ini dibawa digugat oleh Eropa dibawa ke WTO kita kalah, enggak apa-apa. Kalah saya sampaikan ke menteri, banding,” tegas Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2022 yang dipantau secara daring, Rabu (30/11).
Adapun saat ini hilirisasi nikel sedang menjadi konsen pemerintah sebab mampu menambah nilai ekspor nikel. Ia menyebut, ekspor bahan mentah nikel sebelumnya hanya bernilai USD 1,1 miliar atau sekitar Rp 20 triliun dalam setahun.
Namun, setelah pemerintah membuat smelter untuk hilirisasi pada 2021 ekspor nikel Indonesia mencapai USD 20,8 miliar atau sekitar Rp 300 triliun dalam setahun. Dari Rp 20 triliun loncat ke Rp 300 triliun lebih sehingga naik 18 kali lipat nilai tambahnya.
Sumber foto: Dok. PLN
Editor : Mohamad Nur Asikin
Reporter : R. Nurul Fitriana Putri
Credit: Source link
